BOGOR-RADAR BOGOR, BEM IPB bersama BEM FPIK IPB menggelar acara bedah film yang berjudul “Trilogi Pulau Pari: Nelayan vs Republik Investor”, sebagai respon dari program 10 Bali Baru, yang direncanakan oleh pemerintah, guna menambah angka pemasukan Indonesia melalui sector pariwisata.
Forum diskusi yang dihadiri oleh tiga narasumber, yakni Ari Wibowo selaku peneliti dari Pusat Studi Agraria IPB, Geril Dewirya selaku reporter Watchdoc dan Edi Mulyono selaku perwakilan ketua RT Pulau Pari, bersama membedah film yang dirilis oleh kanal youtube Watchdoc Image, mengenai perjuangan warga dalam mempertahankan haknya, hingga ancaman tata ruang Pulau Pari dari privatisasi lahan oleh para investor.
Pulau Pari sebagai salah satu lokasi yang akan dijadikan program 10 Bali Baru oleh pemerintah dinilai merugikan warga kecil.
Praktik penguasaan lahan pulau yang dilakukan oleh investor melalui aparat keamanan kerap menimbulkan konflik kekerasan terhadap masyarakat Pulau Pari.
Selain itu, privatisasi lahan yang dilakukan investor Pulau Pari dinilai membatasi ruang gerak dan aktivitas warga dalam melakukan kesehariannya sebagai nelayan dan pengelola pariwisata.
Edi Mulyono selaku ketua RT Pulau Pari mengatakan, bahwa warganya kerap mengalami kriminalisasi terhadap perjuangan yang mereka lakukan.
Diantaranya seperti kekerasan aparat hingga surat somasi yang dilayangkan pihak berwajib kepada masyarakat yang berusaha mempertahankan hak-haknya.
Selain itu, beliau mengatakan bahwa ada beberapa daerah hingga bagian perairan yang dijaga ketat oleh aparat sehingga hal tersebut membatasi ruang gerak terutama nelayan Pulau Pari dalam berkegiatan menangkap ikan.
Dalam pertemuan tersebut, Ari Wibowo selaku peneliti dari Pusat Studi Agraria IPB menilai bahwa program tersebut jauh dari pembangunan yang bersifat menguntungkan rakyat kecil, dinilai berdasarkan banyaknya kriminalisasi warga lokal pulau pari hingga kemungkinan implikasi jika pulau tersebut ter-privatisasi.
Privatisasi Pulau Pari oleh kelompok investor besar akan mematikan perekonomian warga kecil terutama warga yang memenuhi kehidupan sehari-hari melalui penjualan jasa pariwisata sederhana.
Selain itu, metode penguasahaan lahan yang dilakukan investor besar seringkali menyalahi aturan bahkan berujung pada kekerasan yang dialami oleh warga, maupun kerugian dalam bentuk lain seperti tuduhan Tindakan kriminal yang dilayangkan kepada warga.
Editor : Rany P Sinaga
Sumber : IPB
