JAKARTA-RADAR BOGOR, Enam mantan kader Partai Demokrat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait keputusan pemecatan oleh Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Gugatan itu didaftarkan pada Senin (8/3/2021) dan teregister dengan nomor perkara 147/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
Enam mantan kader Partai Demokrat yang mengajukan gugatan antara lain, Marzuki Alie, Darmizal, Tri Yulianto, Achmad Yahya, Yus Sudarso, dan Syofwatillah Mohzaib.
Selain AHY, pihak yang digugat yakni Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan.
“Sidang perkara gugatan Parpol antara Marzuki Alie dan AHY akan disidangkan tanggal 23 Maret 2021 hari Selasa, dengan Ketua Majelis Hakim Ibu Rosmina dan Hakim Anggota Bapak IG Eko Purwanto dan Bapak Teguh Santoso,” kata Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).
Dalam petitum gugatannya, Marzuki Alie meminta majelis hakim PN Jakpus membatalkan surat keputusan (SK) Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang menyatakan pemberhentian kepada mereka.
Selain itu, mereka juga meminta majelis hakim untuk menyatakan AHY, Teuku Riefky, dan Hinca Pandjaitan melakukan perbuatan melawan hukum.
Selain gugatan dari Marzuki Alie, PN Jakarta Pusat juga akan menggelar sidang perkara gugatan dari Jhoni Allen Marbun.
Panitia kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara, Max Sopacua menyatakan Jhoni telah dipilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
“Selanjutnya perkara gugatan Parpol oleh Johni Allen Marbun, cs dan AHY dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021, Ketua Majelis Hakim dipimpin oleh Buyung Dwikora,” ujar Bambang.
Gugatan Jhoni didaftarkan pada Selasa (2/3/2021) lalu dan terdaftar dengan nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Selain AHY, dalam gugatannya, juga menggugat Teuku Riefky Harsya dan Hinca Pandjaitan.
Dalam gugatannya, Jhoni meminta PN Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Meminta agar memutus AHY dkk melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menyatakan tidak sah atau batal demi hukum.
Selain itu, menyatakan tidak sah atau batal demi hukum surat keputusan (SK) Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanski Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Jhonni Allen Marbun.
Terakhir, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat. (*)
Sumber : jawapos.com
Editor : Yosep
