PARUNG-RADAR BOGOR, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Kemenkumham agar tidak menerima, melegitimasi apapun, keputusan yang dihasilkan dari KLB bodong tersebut.
“Yang harus ditangkap pesannya adalah ketika ada pihak-pihak yang mencoba mengambil alih partai politik yang kebetulan hari ini dialami oleh Partai Demokrat, buat kita kedzaliman itu harus dilawan,” kaya Asep Wahyuwijaya ketika menghadiri reses di wilayah Parung, Senin (8/3/2021).
Pria yang disapa AW menjelaskan, bahwa bukan semata-mata Partai Demokrat diobrak-abrik tetapi bangunan demokrasi yang ditumbuhkan dengan baik itu pasti akan terjalin. Ini prilaku secara politik kurang beradab dan harus dihentikan.
“Ini sudah masuk dalam kategori dzalim yang sesungguhnya. Jadi kita harus serta merta bergandengan tangan secara internal Partai Demokrat yang resmi pengurusnya,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, dari 514 DPC, 34 DPD se-Jawa Barat tentu kepentingan betul untuk menyelamatkan organisasi partai ini. Karena, kalau berhasil melawan kedzaliman ini maka demokrasi di Indonesia bisa diselamatkan.
“Prinsipnya kita menemukan, secara tekstual, secara ketentuan sesuai peraturan yang mana KLB gerombolan liar itu sangat tidak legitimed,” tuturnya.
Dia mengaku, sepanjang informasi yang didapatkan, AHY selaku Ketua Umum itu membawa AD/ART yang dimiliki sudah disahkan Kemenkumham.
“Jadi disini Partai Demokrat dengan seluruh piranti dan kepengurusannya meminta kepada negara, Kemenkumham agar tidak menerima, melegitimasi apapun, keputusan apapun yang dihasilkan dari KLB bodong tersebut,” tegasnya.(nal)
Reporter: Jaenal Abidin
Editor: Alpin
