logo radar

Tegas, Demokrat Kota Bogor Tolak KLB Abal-Abal 

DPC Partai Demokrat Kota Bogor menegaskan satu suara dan tetap tegak lurus kepada partai dan memberikan dukungan kepada Ketua Umum Agus Harimukti Yudhoyoni (AHY). Foto Sofyansah/Radar Bogor
DPC Partai Demokrat Kota Bogor menegaskan tetap mendukung Ketua Umum Agus Harimukti Yudhoyoni (AHY). Foto Sofyansah/Radar Bogor

BOGOR-RADAR BOGOR, DPC Partai Demokrat Kota Bogor menegaskan satu suara dan tetap tegak lurus kepada partai dan memberikan dukungan kepada Ketua Umum Agus Harimukti Yudhoyoni (AHY).

Kader Partai Demokrat di Kota Bogor menyatakan sikap dengan tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).

Seperti diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilengserkan dari kursi ketua umum dan digantikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Menurutnya, sikap yang ditunjukan DPC Demokrat Kota Bogor merupakan bentuk kekecewaan partai, apalagi, Dodi menilai jika partai berlambang mercy itu telah diusik. “Kami lagi bekerja untuk rakyat tiba-tiba, ada yang namanya KLB. Lawan Moeldoko,” serunya.

Dodi menambahkan, tak ada ketua DPC, dan DPD Partai Demokrat yang hadir untuk mendukung Moeldoko.

“DPC Partai Demokrat menolak hasil KLB abal-abal itu. KLB tidak sah karena tak sesuai dengan AD ART partai, dimana harus ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai (MTP) dan wajib dihadiri 2/3 DPD dan setengah DPC yang ada di Indonesia,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, R. Dodi Setiawan kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

Menurut Dodi, KLB itu sama sekali tidak dihadiri oleh pengurus partai yang memiliki hak suara sah. “Nggak ada yang hadir. Karena saat KLB seluruh pengurus partai se-Indonesia ada di DPC dan DPD untuk mendengarkan AHY konferensi pers,” katanya.

Dodi menegaskan, kabar bahwa KLB dihadiri oleh 20 ketua DPC itu tidak benar. Sebab, mereka semua sudah dipecat dua hari sebelum KLB dilaksanakan.”Jadi yang hadir itu sudah dipecat DPP. Sedangkan sisanya yang hadir disana adalah barisan sakit hati yang tak punya hak suara di partai dan mantan kader yang telah diberhentikan,” ungkapnya.

Dodi menyatakan, Demokrat Kota Bogor fatsun dengan hasil Kongres 5 Maret 2020, dimana AHY disahkan menjadi ketua umum. Menurutnya, hasil Kongres tersebut sudah disahkan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Kata Dodi, KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Sehingga, apabila ia ingin menjadi ketua partai sebaiknya, ia membuat partai baru tanpa harus merebut partai orang.

“Pak Moeldoko bukan kader, apa yang dilakukan tidak etis. Kami meminta agar pemerintah tidak mensahkan hasil KLB bodong tersebut,” ungkapnya.

Ia juga dengan tegas bakal mempolisikan jika ada seseorang yang mencatut namanya dengan menyebut mendukung KLB Moeldoko. “Barang siapa mencatut nama saya membuat surat kuasa atas DPC, maka akan diproses hukum,” tegasnya.

Ia juga terang-terangan menyebut jika dirinya mengetahui adanya perjanjian mahar bagi Kader Partai Demokrat yang menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, atau memberi dukungan kepada KLB

Namun, dirinya dengan tegas menolak jika ada yang mengajaknya. Selain itu, selama proses KLB, dirinya belum pernah ditawari untuk memberikan dukungan kepada selain AHY. “Ada mahar untuk yang mendukung KLB, Itu sangat tidak etis,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono mengatakan bahwa pihaknya kecewa dengan diselenggarakan KLB abal-abal yang dilaksanakan dengan cara inskonstitusional.

“Ada upaya memecah partai kami. Memang sebelumnya sempat ada undangan khusus, tapi itu dilayangkan bagi mereka yang tak punya hak suara di partai,” katanya.

Bambang menilai, upaya pecah belah yang tengah dilakukan eksternal terindikasi berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dimana, ada yang tak ingin Demokrat memegang pernanan penting dalam kontestasi tersebut.(ded)

Reporter: Dede Supriadi
Editor: Alpin

Berita Lainnya