JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan bukti-bukti ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait legalitas kepengurusan yang ia pimpin.
AHY mengatakan, dirinya memberikan bukti-bukti lelalitas kepengurusannya tersebut karena tidak ingin hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko disahkan oleh Kemenkumham.
“Ini langkah yang kami tempuh kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan,” ujar AHY di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/3).
AHY mengaku percaya kepada lembaga yang dikepalai oleh Yasonna H Laoly ini bisa objektif melihat semuanya dari fakta-fakta yang ada.
“Saya memiliki keyakinan Kemenkumham memiliki integritas dan juga bisa bertindak objektif menggunakan segala data bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini bahwa penyelenggaraannya KLB tidak sah,” katanya.
AHY menuturkan, dirinya akan terus memperjuangkan kebenaran bahwa Partai Demokrat di bawah komando yang ia pimpin adalah sah. Legalitasnya sudah diakui oleh pemerintah.
“Kami ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita, mudah-mudahan kebenaran akan abadi semua terang benderang semoga keadilan bisa kita nikmati bersama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.
Moeldoko terpilih secara voting dalam KLB tersebut dengan mengalahkan Marzuki Alie yang kala itu dicalonkan oleh peserta KLB sebagai calon ketua umum Partai Demokrat. (*)
Sumber : jawapos.com
Editor : Yosep
