RADAR BOGOR – Partai Demokrat makin memanas. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya bahkan menegaskan, DPD Partai Demokrat Jawa Barat dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat akan menyerahkan surat pernyataan bermaterai kepada DPP Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPD dan DPC menolak dengan tegas pelaksanaan KLB liar serta dagelan yang dilakukan sekelompok politisi liar.
Menurut kang AW (sapaan akrab,red), Ketua DPD dan para Ketua DPC PD se-Jabar sebagai pemilik suara sah tak pernah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada siapapun untuk hadir ke KLB.
Ia mengungkapkan, surat pernyataan itu dibuat karena kami mensinyalir bahwa ada upaya dari kelompok politisi liar itu dengan cara menghubungi beberapa Ketua DPC PD di Jabar dengan menanyakan SK Kepengurusan, meminta copy-an dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK Kepengurusan tersebut.
“Kita sangat memahami bahwa cara kotor itu mereka lakukan agar mereka mendapatkan klaim legitimasi dengan menyatakan bahwa seolah-olah yang hadir dan mendukung KLB itu adalah pengurus yang sah,” tegasnya.
Karenanya, sambung dia, sebagai upaya awal untuk melakukan pencegahan atas kondisi yang terjadi sekaligus melakukan upaya deligitimasi yang maksimal atas KLB dagelan tersebut maka dibuatlah pernyataan tersebut dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya.
Jadi, kata dia, apabila diantara para kelompok politisi liar ada yang mengklaim sebagai utusan dan pemilik suara sah dari Pengurus Demokrat di Jawa Barat dalam forum KLB jadi-jadian itu maka bisa dipastikan bahwa semua itu adalah bohong dan bisa juga diduga mereka melakukan upaya manipulasi yang dapat dituntut secara hukum.
“Kami, para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama. Menurut hemat kami, upaya ini perlu dilakukan agar upaya deligitimasi dari para pemilik suara sah menjadi optimal sekaligus memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah abal-abal dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya,” paparnya kepada Radar Bogor.
“Menurut hemat kami, atas dasar alasan ini pula maka pihak yang berwajib harus membubarkan acara itu, lalu Kemenkumhan pun tidak boleh mensahkan apapun hasil dari KLB liar yang kita anggap sebagai produk dari para penjahat demokrasi,” tambah anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil Kabupaten Bogor tersebut. (cok)
