BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun ini tak mengalokasikan anggaran untuk penanganan jaring pengaman sosial (JPS), melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Namun, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pemkot masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk menganggarkan JPS, jika memang dirasa diperlukan kembali.
“Pemerintah belum mendapatkan instruksi untuk melaksanakan alokasi (jaring pengaman sosial) untuk non DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera, red),” ucap Dedie, saat ditemui di Balaikota Bogor.
Untuk itu, Kota Bogor saat ini masih bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat, mengacu pada data sesuai DTKS Kota Bogor.
“Jadi kita masih bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat. Masih dari yang dianggarkan pemerintah pusat sesuai data DTKS kita. Bukan kemudian kita alokasikan sendiri (pada APBD) bantuan untuk non DTKS,” ucapnya.
Tahun lalu, bansos Covid-19 yang berasal dari APBD Kota Bogor sempat dialokasikan dan disalurkan oleh Pemkot Bogor pada tahun 2020 lalu, yang dibagi menjadi empat tahapan.
Jumlah penerima bansos di Kota Bogor waktu itu diperkirakan sebanyak 28.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan besaran bantuan Rp500 ribu untuk masing-masing KPM. (ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
