25 radar bogor

Terkait Wacana KLB Demokrat, AW Sebut Semua DPD Solid Bersama Ketum AHY

Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya saat jumpa Pers di Lobby Gedung DPRD Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Foto Hendi/Radar Bogor
Asep Wahyuwijaya saat jumpa Pers di Lobby Gedung DPRD Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Foto Hendi/Radar Bogor

CIBINONG-RADAR BOGOR, Kabar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan digelar pada awal Maret 2021 terus jadi sorotan. salah satunya untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikursi Ketua Umum PD Demokrat.

Namun, hal ini berbeda terbalik yang dikatakan Wakil Ketua DPD PD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya yang mendukung kubu AHY. “Setahu saya semua Ketua DPD PD se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya,” kata Asep Wahyuwijaya ketika dikonfirmasi Radar Bogor.

Pria yang disapa AW ini menjelaskan, bahwa aturan KLB itu setidaknya mempersyaratkan dua hal: ada permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan ada persetujuan dari MTP.

“Jadi Jangan-jangan malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal. Karena, Dalam AD-ART PD disahkan oleh Menkumham itu sangat jelas dan terang benderang,” jelasnya.

Bahkan, ia menambahkan, dirinya bertanya tentang DPC dan DPD yang mana lalu dimana juga posisi persetujuan MTPnya. Karena, ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui kemenkumham.

“Kalau mereka masih ngotot juga dan bikin aturan main berpartai di luar aturan main yang sudah disahkan negara, bisa dipastikan, para pengusung KLB itu adalah gerombolan liar,” tegasnya.

AW menegaskan, kenapa jadi gerombolan liar karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya juga, bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB.

“Ngaku pendiri partai tapi tak juga paham aturan terakhir partai yang didirikan dan sudah disahkan oleh negara kan jadi aneh,” cetusnya.

Ia juga mengungkapkan, jalau mereka merasa merasa hebat karena pernah mendirikan partai, mending bikin partai lagi saja dan tunjukan kehebatannya. Jangan sampai membuat aturan yang belum jelas kebenarannya.

“Saya kira mau kapan pun mereka membuat perhelatan apapun atas nama partai apapun yang sudah diakui sebelumnya oleh negara, maka unsur negara tak boleh memberikan ijin sama sekali,” tambahnya.

Bahkan, Asep menjelaskan, jika mereka ngotot, tinggal dibubarkan saja. Karena, jika dibiarkan bisa rusak tatanan kehidupan berpolitik kita jika hal ini tetap dilakukan. “Negara tak boleh diam menghadapi gerombolan politisi liar yang tak jelas seperti mereka ini,” tutupnya.(nal)

Reporter: Jaenal Abidin
Editor: Alpin