BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meniadakan sistem pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap selama dua pekan ke depan.
Keputusan itu telah disepakati oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor dalam rapat Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor di Posko Satgas Penanganan Covid-19 di eks Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (2/3/2021).
“Tadi Satgas melakukan pembahasan, mengevaluasi data seminggu terakhir. Data-datanya semua menunjukan indikator tren yang baik,” ujar Walikota Bogor, Bima Arya, usai rapat Selasa (2/3/2021).
Bima menjelaskan, angka terkonfirmasi positif Covid-19 Kota Bogor terus menurun, sedangkan angka kesembuhan relatif naik.
Kemudian, angka kematian karena Covid-19 juga menurun. Serta ambang batas Bed Occupancy Rate (BOR) atau rasio keterisian tempat tidur juga semakin membaik.
Sehingga, dari semua indikator yang dipaparkan tersebut dapat dipertahankan dan dapat memulihkan perekonomian di Kota Bogor.
“Kita lihat ini tidak saja dampak dari vaksin yang mungkin sudah mulai bekerja, tapi juga dampak dari berbagai kebijakan kita dann Forkopimda seperti PPKM berbasis mikro, kemudian penerapan ganjil genap,” papar Politisi PAN itu.
Menurutnya, penerapan kebijakan yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor selalu terukur berdasarkan data-data kasus Covid-19.
“Maka selama dua minggu ke depan, meniadakan ganjil genap. Sambil kita evaluasi. Karena kita ingin rem dan gas ini dilakukan tepat sesuai data-data tadi,” katanya.
Selama dua pekan, Pemkot Bogor memberikan kelonggaran untuk mendorong perekonomian di Kota Bogor. Meskipun, sebetulnya sektor ekonomi di kota hujan sudah membaik.
Berdasarkan catatanya, hunian hotel mulai membaik, kunjungan pasar juga mulai membaik.
“Tetapi karena datanya tadi seperti itu, karena itu didua minggu ke depan ganjil genap tidak dilanjutkan,” katanya.
Kemudian, poin kedua Satgas Penanganan Covi-19 bersama Forkopimda Kota Bogor sepakat untuk lebih memperkuat lagi PPKM berbasis mikro.
“Jadi posko-posko koordinasi di lapangan akan diperkuat lagi. Akan ada simulasi khusus dengan 36 lurah yang baru bersama satgas,” katanya.
Bima menegaskan, meski diberikan kelonggaran, jam operasional tetap sesuai dengan kebijakan PPKM berbasis mikro.
“Jadi tidak ada yang berubah, karena instruksi menterinya tetap pukul 21.00 WIB. Rumah makan restoran tetap melakukan pembatasan kunjungan,” tukasnya.(ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
