BANDUNG-RADAR BOGOR, Pemprov Jabar menerima 127.070 vial vaksin untuk vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Sasaran vaksinasi tersebut meliputi petugas pelayanan publik dan juga lansia dengan total sasaran 6,599 juta jiwa.
”Untuk sasarannya, sebagian nakes yang belum kebagian termasuk mereka yang ditunda. Kemudian ada juga TNI, Polri, dan pelayanan publik, ASN, lalu lansia. Semua ini akan diatur kabupaten/kota. Sebab, vaksin tahap dua sudah didistribusikan sejak tanggal 23 Februari,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad seperti dilansir dari Antara, Senin (1/3).
Jumlah tenaga kesehatan atau nakes yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama atau yang kedua akan menerima vaksinasi yang didrop pusat untuk tahap kedua di Jabar. Dengan kondisi tersebut, pemerintah kota/kabupaten harus tepat dalam menentukan prioritas penerima vaksin sasaran kedua.
Selain itu, menurut Daud, pihaknya juga tidak memungkiri akan terjadi dinamika. Dia berharap pengiriman vaksin tahap kedua dari pusat lancar dan cepat karena mempengaruhi kecepatan penyerapan vaksin sesuai dengan sasaran.
”Kami dari Pemprov Jabar siap melayani vaksinasi dengan mengadakan berbagai pertemuan dengan dinas kesehatan, kependudukan dan koordinasi dengan TNI-Polri,” ujar Daud.
”Dasarnya, ada tempat layanan kesehatan seperti puskesmas ada juga yang berbasis institusi. Dan sudah ada 10.250 juru vaksin yang siap bertugas, belum lagi juru vaksin dari TNI dan Polri,” tambah Daud.
Daud mengakui, vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Jabar dengan sasaran tenaga kesehatan belum tuntas seluruhnya. Sementara itu, Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Marion Siagian mengatakan, masih ada tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin tahap pertama. Padahal saat ini, memasuki tahap kedua vaksinasi.
”Jadi pekerjaan rumahnya cukup besar. Selain nakes, ada 6,59 juta sasaran yang meliputi TNI, Polri, guru, media, dan petugas kegiatan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, yang datang baru delapan persennya,” terang Marion.
Sehingga dengan kondisi tersebut, pihaknya akan berbicara dengan pemerintah kabupaten kota guna menentukan siapa yang mendapatkan prioritas selanjutnya. Sebab, dengan 571 ribu sasaran, harus dibuat sebaik mungkin dan jangan sampai vial vaksin terbuang karena kurang tepat dalam menentukan sasaran.
”Untuk petugas publik akan kami pilah. Kami ingin data yang riil. Yang paling penting data. Data ini bisa membuat perencanaan pelaksanaan lebih baik,” ujar Marion Siagian. Marion juga berharap dengan pendataan yang baik, tidak banyak yang ditunda.
Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin
