JAKARTA-RADAR BOGOR, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai penangkapan sederet kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi menggerus elektabilitas mereka. Sebab, kader yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup sering.
Terakhir, kader PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diamankan KPK atas kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur.
Menurut Lucius, mereka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK selain membawa identitas pejabat publik, juga melekat identitas partainya.
“Hal itu yang bukan tak mungkin akan menimpa PDIP yang kebetulan menjadi identitas politik beberapa politisi yang ditangkap KPK karena kasus korupsi,” ujar Lucius kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Dia menambahkan, ada sejumlah kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi beberapa waktu terakhir. Sebelum Nurdin Abdullah, KPK juga mengamankan politikus PDIP yang juga menjabat Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo.
Bupati non-aktif Banggai Laut, Sulawesi Tengah itu disangkakan kasus suap pengadaan barang dan jasa. Juga ada eks calon legislatif dari PDIP Andreu Misanta Pribadi yang terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Andreu merupakan mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Masih ada nama mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19.
Menilik lebih jauh ke belakang, muncul nama politikus PDIP lainnya dalam kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Bahkan, hingga kini, KPK gagal menemukan dan menangkap Harun.
“Rentetan kasus yang melibatkan kader dari PDIP tersebut tak bisa tidak berpotensi menggerus elektabilitas partai karena sebagian warga yang terafiliasi secara ideologis dengannya mungkin saja kecewa,” katanya.
Menurutnya, semua partai memiliki potensi untuk mengalami penurunan kepercayaan publik jika muncul kasus-kasus korupsi yang menimpa kadernya. Sebab, elektabilitas merupakan gambaran kepercayaan publik kepada partai.
Sementara, menurut Lucius, kepercayaan terhadap parpol pada tingkatnya yang paling mendasar disumbang oleh perilaku bersih jujur dan berintegritas.
Dia meyakini jika nilai kejujuran dan kebersihan hilang dari kader parpol bisa berakibat larinya kepercayaan publik kepada partai.
“Jika kepercayaan tercoreng terus menerus oleh kasus korupsi, maka secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya orang yang menitipkan mandat politiknya pada partai tersebut,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Sabtu (27/2/2021) dini hari di kediamannya. Politikus PDIP itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perizinan, pengadaan barang dan jasa pembangunan sejumlah infrastruktur di Sulsel pada Minggu (28/2/2021) dini hari.
Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, proses penangkapan terkait kasus ini dilakukan di tiga tempat sejak Jumat (26/2/2021) malam hingga Sabtu (27/2/2021) dini hari.
“Yang pertama adalah di rumah dinas ER di kawasan Jalan Hertasning, kedua di jalan poros Bulukumba, dan di rumah jabatan Gubernur Sulsel,” tutur Firli. Firli menambahkan, hanya tiga orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dari enam orang yang diperiksa KPK. (*)
Sumber : jawapos.com
Editor : Yosep
