JAKARTA-RADAR BOGOR, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan guru honorer juga mendapatkan vaksinasi Covid-19 demi menghindari terjadinya pembedaan status dalam dunia pendidikan. Mengingat, 5,8 juta pendidik dan kependidikan mendapatkan prioritas vaksinasi pada tahap kedua.
“Jangan sampai terjadi pembedaan status. Karena, semua sama-sama langsung bertatap muka dengan masyarakat. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) harus akurat, jangan sampai ada yang tidak mendapatkan karena permasalahan administrasi,” ujarnya dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (28/2).
Ia mengharapkan, dengan mulai berjalannya vaksinasi, maka belajar tatap muka bisa segera kembali berjalan secara normal. Karena, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung selama setahun ini akibat pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya kesenjangan.
Namun demikian, Hetifah mengingatkan kepada segenap guru, dosen, dan tenaga kependidikan tetap menjalankan protokol kesehatan meski sudah mulai mendapatkan vaksin. Seperti melalui sistem shift, jaga jarak meja, dan wajib untuk menggunakan masker bagi masyarakat luas.
Hetifah juga berharap, kepada segenap orang tua dan institusi pendidikan terus menerapkan protokol kesehatan. Terakhir, ia menekankan seluruh stakeholder untuk terus memantau perkembangan program vaksinasi.
“Komisi X DPR RI mengingatkan kepada seluruh jajaran stakeholder untuk dapat terus melihat perkembangan. Kita lihat beberapa bulan kedepan, bagaimana efektivitas vaksin ini dalam menghambat penyebaran virus. Semoga semua berjalan lancar.” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah mulai melakukan vaksinasi pada Rabu (24/2) di SMAN 70 Jakarta. Vaksinasi diharapkan rampung pada Juni 2021 dan harapannya, pada bulan Juli 2021 kegiatan belajar mengajar sudah bisa digelar tatap muka.
Editor : Rany P Sinaga
Sumber : Jawapos
