25 radar bogor

AW Sebut Pemprov Coret Jalur Puncak dari RPJMD, Bupati Harap Diambil Alih Kementerian

Sukamakmur
Pengendara di Jalan Puncak II, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto Hendi/Radar Bogor
Pengendara di Jalan Puncak II, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto Hendi/Radar Bogor

CIBINONG-RADAR BOGOR, Pembangunan Jalur Puncak II dan Jalur Tambang dipastikan bakal terkatung-katung lagi. Musababnya, kedua program tersebut dicoret dari program pembangunan Kabupaten Bogor dalam revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2023 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Anggota DPRD Jawa Barat Dapil Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya mengatakan, kedua program tersebut dipastikan tak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2023. AW-sapaanya mengaku dirinya sempat mempertahankan agar tetap dilaksanakan mengingat kebutuhannya yang sangat penting.

“Awalnya terus terang sempat ngotot soal itu. Tapi karena situasi Covid-19 begini hilang sekarang, jadi kami konsentrasi ke situ (penanganan Covid-19),” ungkap Anggota DPRD Jawa Barat, AW, Selasa, (23/2/2021).

Politisi Demokrat itu mengatakan, rencana pembangunan dua jalan yang sempat masuk dalam RPJMD Pemprov Jabar tahun 2018-2023 itu meski belum terealisasi, sudah berproses.

Salah satunya melibatkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam merumuskan pembangunan jalur tambang. “Sebenarnya prosesnya sudah sampai BPTJ, kemudian melibatkan Banten, kemudian DKI, yang cakupannya nasional. Karena barang pasir (diangkut truk) dari sini buat reklamasi,” katanya.

Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya saat jumpa Pers di Lobby Gedung DPRD Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Foto Hendi/Radar Bogor

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tetap ingin pembangunan Jalur Puncak II dilanjutkan. Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku, keberadaan Puncak II selain untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

Ade optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

“Sebenarnya tak hanya aksesibilitas tetapi untuk peningkatan IPM, lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur. Akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini,” katanya.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur memiliki IPM 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Politisi PPP itu berharap pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR,” kata Ade Yasin.

Ade Yasin juga mengaku menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.(ded)

Reporter: Dede Supriadi
Editor: Alpin