JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun sayangnya kunjungan tersebut malah mengundang kerumunan massa dan tidak menerapkan protokol kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan saat ini Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sedang diuji. Apakah ingin menegakan aturan atau tidak. Karena Jokowi menyebabkan kerumunan massa.
“Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya. Apakah punya nyali atau tidak untuk menegakan hukum. Ada nyali atau tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas melanggar aturan protokol kesehatan,” ujar Benny kepada wartawan, Kamis (25/2).
Benny mengatakan, dengan Jokowi menyebabkan kerumunan dan membagikan bingkisan ke masyarakat NTT tersebut sudah memperlihatkan Jokowi tidak taat kepada hukum. “Artinya dengan peristiwa ini Presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah Presiden yang tidak tunduk pada hukum,” katanya.
Oleh sebab itu, Benny meminta Presiden Jokowi diproses hukum karena melanggar protokol kesehatan (Prokes) dengan menyebabkan kerumunan massa. Penegakan hukum ini tidak boleh tebang pilih.
“Semua sama di depan hukum, Presiden jita terlibat korupsi pun Kapolri, KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita. Konstitusi tidak memberikan kekebalan hukum apa pun kepada Presiden,” ungkapnya.
Diketahui, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Jokowi tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2).
Dalam video tersebut, tampak Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara banyak masyarakat yang mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu. Bahkan Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat.
Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin
