JAKARTA-RADAR BOGOR, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon di Myanmar diserbu massa, Selasa (23/2). Unjuk rasa itu dipicu isu mengenai dukungan Indonesia terhadap rencana pemilihan umum (pemilu) baru oleh junta militer.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menegaskan, isu tersebut tidak benar. Posisi Indonesia tetap sama sejak awal perkembangan politik di Myanmar. Yakni, Indonesia menyatakan keprihatinan atas perkembangan politik di Myanmar.
Indonesia juga mengimbau penggunaan prinsip yang terkandung pada Piagam ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik, komitmen terhadap hukum, pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
Indonesia juga mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog. “Yang ingin kami garis bawahi, setelah kita keluarkan statemen pasca perkembangan politik di Myanmar, posisi Indonesia tetap sama,” tegasnya kemarin (23/2).
Statemen tersebut kemudian dipertegas kembali oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan PM Malaysia. Presiden meminta agar diselenggarakan special meeting antar-Menlu ASEAN untuk membantu Myanmar.
Karena itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan kunjungan dan konsultasi secara terus- menerus dengan ketua ASEAN Brunei Darussalam dan Menlu-Menlu ASEAN. Tujuannya, mengumpulkan saran dan pandangan atas kondisi Myanmar.
’’Proses ini masih berjalan. Karena itu, terlalu dini bila disebutkan dalam artikel tersebut ada rencana aksi (plan action) yang seakan-akan mendukung pemilu baru di Myanmar,’’ ujarnya. Dia turut menampik bahwa ada rencana pengiriman pengawas pemilu oleh ASEAN ke Myanmar atas dorongan Indonesia.
Faiza kembali menggarisbawahi, hal itu sama sekali bukan posisi Indonesia terkait dengan Myanmar. Sebab, upaya yang tengah dilakukan adalah mencari penyelesaian damai di Myanmar.
Penyelesaian itu bersifat satu proses politik demokrasi inklusif dengan melibatkan semua pihak. ’’Untuk itu, Menlu keliling ASEAN untuk berkonsultasi. Menlu sudah ke Singapura, Brunei, dan merencanakan ke beberapa negara lagi,’’ jelasnya.
Diharapkan, ada penyelesaian berdasar prinsip demokrasi lazimnya penyelesaian sengketa pemilu. Dia menyatakan, kesalahpahaman itulah yang memicu aksi di depan gedung KBRI Yangon.
Menurut dia, itu realitas yang sedang dikelola KBRI di sana dengan tetap memastikan WNI terlindungi dan berkondisi baik. Sebagaimana diketahui, unjuk rasa terus terjadi di Myanmar setelah kudeta militer awal Februari.
Bahkan, beberapa hari terakhir, demo terus membesar. Peserta demo bahkan disebut mencapai ratusan ribu orang. Mereka menuntut pembebasan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang ditangkap junta militer saat kudeta.
Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin
