JAKARTA-RADAR BOGOR, Polemik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur soal penggunaan seragam dan atribut keagamaan di lingkungan sekolah terus menggema. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim didesak untuk mengurus dan menjelaskan soal permasalahan ini.
Khususnya terkait tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau atau melarang penggunaan atribut seragam dengan kekhasan agama tertentu. Hal ini disampaikan oleh Koodinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.
“Agar semua ini serasi dan harmonis, tidak terjadi multitafsir, Mendikbud jangan lepas tangan dan harus menjelaskan kepada dinas pendidikan (disdik) dan kepala sekolah di seluruh wilayah Indonesia karena Mendikbud adalah orang tua para guru dan kepala sekolah,” tutur dia kepada JawaPos.com, Kamis (18/2).
Ia meminta agar Mendikbud melakukan rapat musyawarah atau berkoordinasi bersama para kepala disdik, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta kepala sekolah untuk memberikan kesamaan pandangan mengenai SKB ini sehingga tidak menjadi kontroversi.
“Saya rasa Mas Menteri jangan hanya membiarkan polemik ini berlangsung, karena kemarin sangat gercep (gerak cepat) dalam membuat SKB, harusnya Mas Menteri juga gercep dalam membangun komunikasi, berkoordinasi agar tidak terjadi multitafsir lagi sehingga SKB ini bisa diimplementasikan secara baik,” ujarnya.
Khawatirnya, apabila persoalan ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya musyawarah berbagai pihak, tidak akan ada persamaan pandangan soal SKB ini. Padahal, ia menyetujui mewajibkan dan melarang tersebut, namun untuk tidak diperbolehkan memberikan himbauan menurutnya tidak tepat.
Khususnya bagi guru pendidikan agama, sebab dalam pelajaran mereka, mengenakan atribut keagamaan menjadi kompetensi dan penilaian siswa yang tercantum dalam kurikulum 2013.
“Ruang dialog itu harus dilaksanakan segera oleh Mendikbud, jangan hanya membuat SKB habis itu dilempar ke masyarakat, gimana interpretasinya, saya rasa ini keliru, apalagi kita ini orang pendidikan, tentu mengutamakan dialog,” jelasnya.
“Kalau polemik ini dibiarkan terjadi, kepala daerah seperti Pariaman, Indramayu, Banyumas atau daerah lain juga ada potensi untuk menolak, ini mungkin karena belum memahami secara utuh dari SKB dan ada 1 poin di SKB yang multitafsir, makanya perlu duduk bersama dan sosialisasi,” tandas Satriwan.
Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin
