JAKARTA-RADAR BOGOR, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah acara, JK menyinggung bagaimana caranya mengkritik namun tidak ditangkap polisi.
Juru Bicara Jusuf Kalla (JK) Husain Abdullah menyatakan, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menyampaikan pandangan dalam acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pandangan JK berpatokan pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU) dimana indeks demokrasi di Indonesia menurun.
“Pak JK pun menjelaskan akar masalahnya, diantaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Untuk menjadi anggota parlemen atau kepala daerah butuh biaya yang tinggi. Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya. Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, kata Pak JK,” ujar Husain kepada JawaPos.com, Senin (15/2/2021).
Sementara mengenai kalimat JK yang menyebutkan bagaimana caranya mengkritik pemerintahan namun tidak dipanggil polisi. Husain menjelaskan dalam pelaksanaan demokrasi perlu check and balance.
“Apa yang disampaikan Pak JK sesuatu yang perlu dibenahi agar kualitas demokrasi di Indonesia meningkat,” katanya.
Husain mengatakan, yang disampaikan oleh JK bukan untuk membuat gaduh suasana ataupun memanas-panasi keadaan. JK hanya ingin kualitas demokrasi di Indonesia semakin baik.
“Saya kira pertanyaan Pak JK tidak perlu membuat gerah. Kalau bertanya saja membuat gerah, bagaimana pula kalau dikritik?” tanyanya.
“Jadi, sebaiknya apa yang disampaikan Pak JK ditanggapi secara konstruktif agar apa yang ingin dicapai pemerintah, rakyat menyampaikan kritiknya secara baik dan benar sementara pemerintah menerimanya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat, atau fungsi check and balance berjalan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat. JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.
Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi.
“Maka di situlah terjadinya penurunan demokrasi, sebaliknya korupsi jadi naik,” ujar JK.
JK juga menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
“Harus ada check and balances, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya. (*)
Sumber : jawapos.com
Editor : Yosep
