JAKARTA-RADAR BOGOR, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat. Dia menilai masalah utama dalam demokrasi adalah karena mahalnya demokrasi itu sendiri.
”Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik karena mahal. Ini kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. “Maka di situlah terjadinya penurunan demokrasi, sebaliknya korupsi jadi naik,” ujar JK dalam sebuah diskusi di Jakarta.
JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebab, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
”Harus ada check and balances. Ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata JK.
Jusuf Kalla menyinggung pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam berbagai periode pemerintahan. Menurut dia, pelaksanaan demokrasi harus memiliki manfaat untuk rakyat.
”Contoh pada orde lama dan orde baru, demokrasi tidak berjalan dengan baik sehingga ekonomi menjadi sulit dan lain-lain. Karena itu, kita harus tetap menjaga kepentingan masyarakat. Rakyat juga harus melihat pelaksanaan demokrasi yang baik agar hak-hak terjaga dan manfaatnya juga,” ungkap JK.
Jusuf Kalla juga menyatakan, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).
”Penegakkan HAM di Indonesia masih perlu perhatian. Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia karena demokrasi itu dari dan oleh rakyat. Berarti rakyat mendapat hak dan manfaat dalam demokrasi. Karena itu kita harus menghargai hak-hak asasi sebagai prinsip pokok. Kalau ada yang melanggar HAM, itu adalah suatu pelanggaran terhadap konstitusi,” tutur Jusuf Kalla.
Dia juga menyinggung indeks demokrasi yang menurun berhubungan dengan banyaknya masalah hukum di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik.
”Mungkin di sinilah letaknya bahwa dalam 14 tahun terakhir, indeks demokrasi kita menurun ke 64 dari 123 negara di survei. Melihat banyak masalah hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Dan juga dalam negara demokrasi, konstitusi adalah dasar daripada cara kita melaksanakan pemerintahan,” tutur JK. (jpc)
Editor : Rany P Sinaga
Sumber : Jawapos
