Beranda Berita Utama Tanggulangi Covid-19, Pemerintah Libatkan Perangkat Desa, RT, dan RW

Tanggulangi Covid-19, Pemerintah Libatkan Perangkat Desa, RT, dan RW

ILUSTRASI: Anggota KPPS) menjalani Rapid Test di aula Kecamatan Megamendung, Jumat (18/12/2020). Regi/Radar Bogor

JAKARTA-RADAR BOGOR, Peran kelompok masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 dinilai penting. Karena itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro mendapat sambutan positif.

“Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan Covid-19,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen kepada wartawan, Jumat (5/2).

Bahkan, kata Nabil, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW, dengan demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan.

“Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.

Menurut dia, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan mengupdate data terkait Covid-19 di kawasan mereka.

“Presiden sudah menyampaikan bahwa PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus,” ujarnya.

Menurutnya, pelibatan jaringan bintara pembina desa (Babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai, kata dia, pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.

“Pendekatan paling baik yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan,” imbuhnya.

Kedua pendekatan itu, lanjutnya, punya kelebihan dan kekurangan, maka harus dipilih mana yang paling tepat. Dia menambahkan, bisa jadi di satu kawasan, pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain. Sementara, di kawasan lain, pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat.

“Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indicator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal,” katanya.

Selain itu, dia menilai kedua hal itu harus saling melengkapi, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat.

“Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini,” pungkasnya.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin