BOGOR-RADAR BOGOR, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto tak terima jika kebijakan ganjil genap yang dilakukan sebagai akrobat politik.
Menurutnya, kebijakan ganjil genap kendaraan di Kota Bogor itu bagian dari kebijakan bersama Forkopimda.
Kebijakan ini keluar untuk menekan angka Covid-19. Dimana angka Covid-19 di Kota Bogor tinggi.
Bima Arya juga mengaku bahwa kebijakan ganjil genap Kota Bogor ini merupakan kebijakan yang beresiko.
“Artinya kita melakukan ikhtiar ini. Kebijakan alternatif. Daripada kita tidak melakukan apa-apa. Kemudian lonjakan Covid-19 naik. Poinnya itu. Kebijakan ini beresiko, tapi kita Forkopimda mau ambil resiko ini,” kata Bima Arya dalam debat Ganjil Genap Walikota Bogor bersama Direktur DEEP Indonesia Yus Fitriadi, di Graha Pena Bogor Jumat (5/2/2021).
Diberitakan sebelumnya, kebijakan dadakan ganjil genap yang dikeluarkan oleh Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto disebut tak relevan. Terkesan dipaksakan. Bahkan disebut sebagai akrobat politik Bima Arya Sugiarto saja.
Hal itu dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik Yus Fitriadi. Kepada radarbogor.id ia mengatakan kebijakan dadakan Ganjil genap ini merupakan akrobat politik Bima Arya Sugiarto belaka.
“Ini kan murni akrobat poliknya Bima. Sekarang muncul, ujung-ujung tanpa kajian apapun muncul kemudian ganjil genap. Apalagi, emang faktornya apa. Separah apa? Kan gitu,” katanya kepada radarbogor.id Kamis (4/2/2021).
Menurutnya, kebijakan ganjil genap Kota Bogor ini merupakan rangkaian akrobat politik Bima Arya.
“Saya pikir ini masih rentetan aksi akrobat politiknya Bima Arya. Bukan kemudian secara konferensif menjadi program pemerintah kota,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Yus, program berbasis masyarakat, berbasis publik, seperti ganjil genap, ini program seharunya untuk kepentingan publik.
“Itu ada namanya tahapan uji coba. Artinya, kenapa harus uji coba, agar memang hasil kajian, fakta lapangan itu sinkron atau tidak dengan hasil yang ditawarkan? Ketika kemudian tidak ada uji coba, ya gimana kita bisa ngukur,” paparnya.
“Jadi ini kan seakan-akan program berbasis publik tapi tidak pernah diuji coba untuk publik.
Skemanya tidak detail. Secara operasional dan teknis juga tidak kuat terus, sekarang tiba-tiba, tidak ada uji coba,” tambahnya.
“Sehingga wajar kemudian ketika progam akrobat Bima itu tidak kompatibel dengan kepentingan kepentingan masyarakat,” tukasnya. (all)
Reporter : Arifal
Editor : Yosep
