JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mempertimbangkan opsi lockdown pada setiap akhir pekan. Hal itu menyusul masih tingginya penyebaran Covid-19. Serta tidak efektifnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian, analisa, nanti pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Rabu (3/2/2021).
Ariza mengatakan, opsi lockdown akhir pekan ini datang dari DPR RI, mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki. Dia mempersilakan jika DPR RI akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta meyakini program-program usulan dari siapapun termasuk teman-teman DPR RI akan dipertimbangkan dengan baik,” imbuhnya.
Ariza menyakini, pemerintah pusat memiliki banyak pakar dan ahli yang akan terus membuat kajian terhadap lockdown akhir pekan. Sehingga kebijakan yang diambil pun pasti untuk kebaikan masyarakat.
Di sisi lain, fakta yang terjadi di Jakarta memang pada akhir pekan banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Mereka bepergian ke pasar, mal, tempat rekreasi, maupun berkunjung ke saudara yang ada di luar kota.
“Ini semua dapat menimbulkan interaksi yang pada akhirnya terjadi kerumunan yang dapat berdampak pada penyebaran Covid. Untuk itu memang kami selalu minta di masa masa libur sabtu minggu kami minta juga tetap berada di rumah,” pungkas Ariza.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka penularan kasus virus korona atau Covid-19 tidak efektif. Kebijakan PPKM sendiri telah berlansung sejak 11-25 Januari 2021.
“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif,” kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Jokowi tak memungkiri, mobilitas masyarakat hingga kini masih tinggi meski PPKM sudah diberlakukan. Akibatnya, angka kasus Covid-19 terus meningkat di beberapa provinsi. (*)
Sumber : jawapos.com
Editor : Yosep
