CIBINONG-RADAR BOGOR, Pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih belum tertata dengan baik. Mulanya, terdapat 3.000 aset berupa bidang tanah di Bumi Tegar Beriman yang dianggap rawan digugat lantaran belum tersertifikasi.
Namun seiring waktu, Pemkab Bogor bekerjasama dengan Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan seritifikasi asset tersebut secara bertahap.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, kegiatan ini bagian dari kolaborasi antara Pemkab Bogor dengan BPN dalam pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan, aset dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah di kabupaten Bogor yang telah dilakukan sejak April 2019.
Hal itu dilakukan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, target sertifikasi aset Pemkab Bogor sebanyak 809 bidang dan sudah terealisasi sebanyak 700 bidang, semoga sisanya 109 bidang dapat diselesaikan.
“Hari ini (kemarin) penyerahan 41 aset SDN (sekolah dasar negeri) kerjasama kami dengan BPN. Dari 800 bidang yang diurus pada tahun 2020, dan udah selesai 700 bidang aset,” ujar Ade usai Serah Terima Sertipikat Aset PT. PLN Tahun 2020 di Kantor BPN Kabupaten Bogor, Kamis (28/01).
Ditahun 2021, Pemkab Bogor kembali menganggarkan untuk 500 bidang tanah agar BPN melakukan sertifikasi kembali.
“Tahun ini ada 500 bidang yang dianggarkan, jadi aset yang Pakansari pada tahun 2020 sudah selesai, asetnya SD, semuanya PSU,” kara Ade.
Anggaran yang disiapkan melalui APBD tahun anggaran 2021, hanya Ade Yasin belum merinci besarannya.
“Semoga ini cepat selesai karena aset-aset ini perlu disertifikatkan agar tidak ada konflik di kemudian hari yang saling klaim, kalau sudah selesai kan enak. Awalnya kan 3.000 aset, tapi kita selesaikan setiap tahunnya,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya sertifikat tersebut diharapkan dapat terwujud tertib administrasi pertanahan terutama dalam hal pengamanan aset-aset penting pemerintah daerah.
Keberadaan sertifikat juga tentunya akan memberikan rasa aman dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah terlebih ditengah kondisi pandemi Covid-19.
Selesainya sertifikat 41 bidang tanah SDN ini, kata Ade dapat menjadi daya ungkit dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan.
Sebagai gambaran, kondisi awal tahun 2018 terdapat 1.663 ruang kelas SD, dan 249 ruang kelas SMP dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat.
Melalui program Pancakarsa yaitu Karsa Bogor Cerdas, Pemkab Bogor berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas melalui program tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP dalam kurun waktu tiga tahun yakni periode 2019 hingga 2021.
Politisi PPP itu mengungkapkan, target Pemkab Bogor kedepan menuntaskan rehabilitasi 2.653 ruang kelas SD dan 376 ruang kelas SMP pada akhir tahun 2021.
Target tersebut tentunya perlu didukung dengan administrasi kepemilikan tanah yang baik agar aman dan lancar dalam pembangunannya.
Disisi lain, Pemkan Bogor akan menyiapkan ruangan khusus atau basecamp di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor untuk memudahkan dalam koordinasi penyelesaian sertifikat melalui program PTSL maupun sertifikasi aset pemerintah daerah.
Reporter : Dede
Editor : Rany P Sinaga
