JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 dilakukan mandiri oleh perusahaan terhadap para karyawannya.
Kalangan DPR pun mendesak pemerintah untuk menjelaskan bagaimana alur dari vaksinasi tersebut. Jangan sampai nantinya malah menjadi blunder.
“Opsi pemerintah, melalui Kemenkes untuk vaksin mandiri, harus dilihat dalam persepektif yang tepat. Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik. Maka, harus jelas mekanisme dan komunikasi internal ke rakyat kita,” ujar Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).
Karena menurutnya, jika syarat, mekanisme dan sosialisasinya jelas, maka di tingkat masyarakat juga tidak ada perseteruan. “Komunikasi publiknya memang harus diperbaiki, jangan sampai ada salah paham yang tidak perlu,” katanya.
Nabil juga mengatakan, pada prinsipnya, vaksin itu menjadi hak semua warga. Negara harus menjamin itu, sebab sudah menjaga tanggung jawab pemerintah. Namun, anggaran pemerintah terbatas, sementara banyak prioritas program dan kebijakan.
Maka menurut Nabil, harus ada solusi bersama, yakni warga yang mampu bisa mensubsidi yang kurang mampu. Hal ini sebagai bentuk kesetaraan, dalam rangka saling bantu.
“Nah, kalau konteksnya begini, maka ada keseimbangan. Sebab yang kaya membantu yang miskin dengan membeli vaksin, membantu pemerintah mengumpulkan dana untuk pengadaan vaksin,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun regulasi terkait pemberian vaksin virus Korona secara mandiri yang diberikan perusahaan ke karyawannya.
Hal ini dikatakan Airlangga menyusul Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewacanakan adanya vaksin Covid-19 secara mandiri bagi perusahaan.
“Terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksin di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya. Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu, dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga,” ujar Airlangga dalam YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/1/2021).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, nantinya vaksin Covid-19 tersebut diberikan gratis kepada perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi ke karyawannya.
“Jadi beberapa hal yang terkait teknis akan dipersiapkan dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dari vaksin yang gratis,” katanya. (jpg)
