25 radar bogor

Demokrat Sebut Presiden Jokowi Tutup Mata di Banjir Kalsel

Banjir-Kalsel
Presiden Joko Widodo meninjau Jembatan Banua Anyar di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, yang rusak diterjang banjir Senin (18/1/2021). (Sekretariat Presiden)
Banjir-Kalsel
Presiden Joko Widodo meninjau Jembatan Banua Anyar di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, yang rusak diterjang banjir Senin (18/1/2021). (Sekretariat Presiden)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir besar yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan akibat curah hujan yang saat tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat, Irwan mengatakan Presiden Jokowi seakan lepas tangan terhadap banjir di Kalimantan Selatan. Itu karena menyalahkan hujan sebagai faktor utama.

“Pernyataan Presiden dan Kementerian KLHK terkait penyebab banjir Kalsel karena hujan adalah pernyataan terburu-buru, dan terkesan tutup mata, serta lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua kabupaten di Kalsel ini,” ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (19/1/2021).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan, faktanya banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan karena rusaknya ekologi. Hutan-hutan sudah beralih fungsi menjadi tambang dan perkebunan kelapa sawit.

“Kementerian teknis seperti KLHK menangani lingkungan dan kehutanan tetapi hanya bisa menyalahkan hujan. Analisis tutupan lahannya bagaimana, Analisa Aliran Permukaan (Runoff) bagaimana? lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS-nya bagaimana? Termasuk juga land usenya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang tidak pernah ada datanya,” katanya.

Oleh sebab itu, Irwan meminta pemerintah ke wajib mengevaluasi dan monitoring apakah kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran, dan program untuk pemanfaatan ruang serta investasi selama ini apakah sudah ramah terhadap alam dan lingkungan.

“Menurut saya prioritas adalah moratorium ijin pertambangan dan perkebunan, membangun bendungan di Riam Kiwa, percepatan reklamasi tambang, rehabilitasi DAS kritis dengan pola partisipatif masyarakat lokal, dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi yang melanggar aturan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir yang menerjang Provinsi Kalimantan Selatan karena adanya curah hujan yang tinggi.

Jokowi mengaku, selama 10 hari tersebut tanah Borneo itu diterjang hujan. Sehingga mangakibatkan daya tampung sungai Barito tidak mencukupi.

“Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021).

Presiden Jokowi juga mengatakan sudah lebih dari 50 tahun tidak ada banjir besar di Kalimantan Selatan. Kini air sungai meluap sehingga banjir melanda 10 kabupaten dan kota.

“Banjir di provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya. (dahlan iskan)