JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah merencanakan perekrutan guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi yang disediakan pun mencapai 1 juta.
Mengenai hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyinggung guru yang telah mengabdi puluhan tahun masih harus melalui seleksi tes PPPK. Terlebih jika harus bersaing dengan fresh graduate.
“Kalau sekarang mereka sudah 35 tahun mau di tes dan di samakan dengan fresh graduate, rasanya gimana gitu. Tolong diperhatikan,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (19/1).
Apalagi, Indonesia hingga 2024, berdasarkan data miliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih kekurangan 1,3 juta guru. Tambahan dari para guru honorer yang telah mengajar dalam jangka waktu yang lama pun akan sangat membantu kekurangan guru ini.
“Yang harus diperharikan juga adalah rekrutmen dan penempatan, saat ini ada 1,3 juta guru kekurangan guru, jadi ini sangat penting,” tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang mengatakan bahwa tes itu adalah untuk mengetahui kompetensi para guru honorer.
“Kenapa harus tes? Kita ingin membuat suatu ukuran tertentu. Kita ingin membuat satu sistem yang adil. Seseorang harus buktikan bahwa dia memiliki kompetensi,” jelasnya dalam siaran YouTube Pendidik VOX Point, Senin (18/1).
Tes ini, kata dia, bukanlah untuk berkompetisi dengan guru yang lain, melainkan pribadi guru itu sendiri itu sendiri. Lama mengabdi hanya menjadi salah satu tolok ukur kompetensi, namun kemampuannya juga harus dibuktikan melalui tes.
“Mereka berkompetisi dengan dirinya sendiri, kalau mereka bahasa Inggris maka mereka pasti jadi PNS. Jadi kita bertanya nih, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kompetensi. Saya (guru) kan sudah ngajar lama, oke, tapi orang lain percaya nggak (memiliki kompetensi), bagaimana buat orang lain percaya,” ujar dia. (jpc)
