JAKARTA – RADAR BOGOR, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dilaporkan telah mencegat kapal survei milik Tiongkok di perairan Selat Sunda pada Rabu (13/1/2021) malam. Pencegatan ini bermula karena adanya laporan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Selat Sunda.
Menanggapi hal ini Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan, dirinya geram atas lemahnya sistem keamanan laut Indonesia.
Menurutnya, kejadian seperti ini terus berulang termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan seaglider asing oleh nelayan, menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
“Semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia. Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan,” ujar Sukamta kepada wartawan, Jumat (15/1/2021).
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lebih lanjut meminta meminta Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei Tiongkok yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut.
“Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima. Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal, untuk diinterogasi. Bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya mereka melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan,” katanya.
Sukamta berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut terkuat di dunia.
“Cita-citanya harus seperti itu, punya kekuatan dan teknologi yang tangguh untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kalau masih lemah seperti saat ini akan mudah disusupi bahkan dieksplotisasi sumber daya laut kita oleh pihak asing. Saya berharap pembenahan soal ini jadi prioritas pemerintah,” pungkasnya. (jpg)
