Beranda Politik Soal Vaksin Covid-19, PDIP: Kuncinya Komunikasi dan Sosialisasi

Soal Vaksin Covid-19, PDIP: Kuncinya Komunikasi dan Sosialisasi

Anggota-DPR
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah memperbaiki cara mengomunikasikan vaksin Covid-19 kepada publik. (dok MPR RI)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah memperbaiki cara mengomunikasikan vaksin Covid-19 kepada publik.

Hal ini disampaikan Deddy mengingat masih ada perbedaan pendapat jelang vaksinasi yang akan dimulai pada 13 Januari 2021 di Istana Negara.

“Saya melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan masih lemah dalam melakukan manajemen komunikasi publik soal vaksin dan vaksinasi,” ungkap Deddy dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (12/1/2021).

universitas nusa bangsa unb

Deddy menilai, pihak-pihak terkait terkesan menganggap komunikasi publik sekadar kewajiban tambahan yang merepotkan, sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat sangat terbatas, tidak tuntas, dan tidak sistematis.

Menurut Deddy, hal itu membuat masyarakat bingung, ragu, dan curiga lalu mencari sumber informasi lain yang justru menambah kebingungan, memunculkan polemik, dan akhirnya penentangan yang merepotkan proses vaksinasi di masa akan datang.

“Saya meminta kepada Kementerian dan Satgas Covid-19 serta lembaga terkait lainnya untuk tidak menganggap remeh kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, tuntas dan berkelanjutan,” katanya.

“Semuanya harus duduk bareng untuk menyusun strategi bersama yang solid dan konsisten, disiplin berkomunikasi dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik, dari segi sasaran dan kerangka waktunya,” tambahnya.

Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, pemerintah harus membuat terang benderang tentang sumber, alasan, jumlah, dan kelebihan masing-masing vaksin tersebut agar tidak ada kebingungan di masyarakat.

Deddy menilai saat ini terjadi polemik yang luar biasa di masyarakat soal asal vaksin, apakah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnic Sinopharm yang memicu kebingungan dan kekhawatiran masyarakat, bahkan kalangan anggota DPR.

Pemerintah juga diminta terbuka dan menjelaskan jika nantinya akan menggunakan lebih dari satu jenis vaksin, sasaran vaksinasi, kerangka waktu, lokasi vaksinasi, metode vaksinasi massal dan jadwal di daerah masing-masing.

Deddy mengingatkan bahwa prakondisi, sosialisasi, dan simulasi harus dilakukan secara sistematis dan konsisten agar masyarakat bersiap diri ketika proses vaksinasi massal dilakukan pada saatnya nanti.

“Informasi terkait harus terus menerus disampaikan secara terpadu dan berjenjang agar tidak terjadi bias informasi ketika sampai ke masyarakat bawah,” ungkapnya.

Deddy mengungkapkan, tidak ada salahnya pemerintah merangkul organisasi-organisasi besar baik di bidang keagamaan, sosial, profesi hingga perguruan tinggi. Puskesmas dan Kepala Desa harus dilibatkan untuk melakukan sosialisasi secara intens.

Untuk itu, Deddy mengusulkan agar pemerintah segera mengumpulkan dan duduk bersama dengan para Kepala Daerah untuk melakukan briefing, sharing informasi dan identifikasi masalah agar proses vaksinasi massal terlaksana dengan baik.

Lebih jauh Deddy mengatakan bahwa polemik terkait vaksin dan proses vaksinasi massal tidak akan berhenti dengan menjadikan Presiden sebagai orang yang pertama divaksin. Polemik akan tetap terjadi dan komunikasi, sosialisasi dan edukasi serta simulasi skenario vaksinasi per daerah harus dilakukan dengan maksimal.

“Jangan vaksinasi Covid-19 yang terhitung baru dan menimbulkan silang pendapat, vaksin yang sudah lama seperti meningitis dan yang lainnya pun masih ada penolakan hingga hari ini,” kata anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara ini.

“Pemerintah harus memperhatikan soal ini sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi yang tepat,” sambungnya.

Untuk itu Deddy berharap seluruh masyarakat bersatu melawan pandemi ini, saat ini kita menjadi negara dengan tingkat penularan dan persentase kematian tinggi di dunia. Vaksinasi adalah salah satu jalan keluar selain disiplin penerapan standar kesehatan.

“Saya berharap agar semua pihak menghindari polemik dan percaya pada langkah yang diambil pemerintah. Jangan suka menyebar informasi yang tidak valid atau mempolitisasi isu vaksinasi ini. Meminjam kata-kata Pak SBY, Tuhan tidak suka itu. Jangan,” kata Deddy.

Lebih jauh Deddy menekankan perlunya pemerintah menggunakan produk dari industri lokal untuk mendukung proses vaksinasi.

“Saya kira cukup vaksinnya saja yang diimpor, jangan sampai untuk jarum suntik, alkohol hingga cooler-box atau media penyimpanan vaksin juga di-impor. Itu celaka namanya,” kata Deddy.

“Industri kita sanggup memproduksi, tidak ada alasan untuk impor sebab masih cukup waktu dan itu juga permintaan Presiden,” pungkasnya. (jpg)