JAKARTA-RADAR BOGOR, Sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengirimkan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis yang sudah masuk masa pensiun pada akhir Januari 2121.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap Presiden Jokowi bisa memilih calon kapolri dengan hati nurani. Jangan sampai kapolri pengganti Idham Azis adalah titipan seseorang.
“Pesan kepada Pak Jokowi pilih yang punya integritas dan profesionalitas, pilih yang memberantas korupsi dan mampu berlaku adil, jangan takut dengan titipan, buang semua,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (12/1/2021).
Anggota Komisi II DPR ini juga menuturkan, saat ini adalah periode terakhir dari Presiden Jokowi. Sehingga dipilih harus yang mempunyai kapasitas dan integritas. Karena, negeri ini akan sangat adil kalau penegakan hukumnya sehat.
“Tidak ada negeri yang maju kecuali dia memiliki komitmen penegakan hukum. Lihat Hongkong, lihat negara-negara Eropa Utara, penegakan hukum salah satu pilar utama untuk negara maju, Kapolri salah satu pondasi itu, pilih kapolri jujur berani dan adil,” katanya.
Mardani juga berujar, Kapolri ke depan harus bisa adil dalam melakukan upaya penegakan hukum. Bukan kondisi hukum yang tajam ke bawah tetapi juga tajam ke atas.
“Tidak boleh lagi ada pendekatan yang tidak adil, tidak boleh lagi ada kriminalisasi, tidak boleh lagi ada orang yang merasa tersisihkan dalam penegakan hukum,” ungkapnya.
Diketahui, Kompolnas telah menyerahkan lima nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi sejak Kamis (7/1/2021). Ketua Kompolnas Mahfud MD memaparkan kelima calon penerus kepemimpinan Jenderal Pol Idham Azis, seluruhnya menyandang bintang tiga.
Kelimanya adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.
Kemudian Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto.
Adapun nantinya Presiden Jokowi akan memilih nama calon tunggal Kapolri untuk diserahkan ke DPR. Setelah itu akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
DPR punya tenggat waktu 20 hari sejak surat presiden diterima untuk memutuskan setuju atau tidak atas pencalonan kandidat. (jpg)
