JAKARTA-RADAR BOGOR, Mengawali semester genap tahun ajaran 2020–2021, masih sedikit sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Di antara yang sedikit itu, sebagian menerapkan PTM sejak semester lalu.
Berdasar laporan jaringan Ikatan Guru Indonesia (IGI) di sejumlah provinsi, sebagian besar sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurut Ketua IGI M. Ramli, hal itu disebabkan pemerintah daerah (pemda) yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan PTM. Pemda khawatir menjadi pihak yang disalahkan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkesan lepas tangan. ”Hanya daerah yang betul-betul aman yang berani buka tatap muka,” ujarnya kemarin (4/1). Misalnya, daerah yang memang berstatus zona hijau sejak semester lalu. Antara lain di Flores Timur yang akan memulai PTM pada 6 Januari dan Aceh Timur.
Namun, ada juga yang baru melakukan PTM setelah zonasi pandemi Covid-19 di daerahnya membaik. Salah satunya Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Berdasar informasi yang diperoleh Ramli, sebagian sekolah sudah melaksanakan PTM. Terutama jenjang pendidikan dasar. ”Karena ada surat edaran dari Kadis, boleh tatap muka asal ada surat pernyataan dari orang tua,” jelasnya. Sementara itu, jenjang SMA/SMK masih melanjutkan PJJ hingga ada surat edaran selanjutnya dari dinas pendidikan provinsi.
Untuk sekolah swasta, ada sebagian yang menjalankan PTM dengan menetapkan sistem sif dan protokol kesehatan ketat. ”Tapi, sebagian besar di Kalbar masih PJJ,” sambungnya.
Kondisi serupa terjadi di Sulawesi Utara, khususnya untuk madrasah. MAN 1 Kendari, misalnya, sudah diberi izin buka sekolah lagi dengan desain khusus. Kelas X dan XI masuk tatap muka pada minggu pertama dengan dua sif kelas. Kelas XII belajar daring. Kemudian, pada minggu kedua dilakukan tukar sif. ”Dari laporan, guru dan siswa antusias menyambut kebijakan ini,” jelas guru SMP Islam Ranu Harapan, Makassar, tersebut.
Namun, yang menjadi perhatian IGI, pembukaan sekolah di sejumlah daerah itu tidak disertai dengan rapid atau swab test PCR bagi siswa, guru, maupun tenaga pendidik. Padahal, sebelumnya siswa dan guru menjalani liburan panjang sehingga bisa jadi punya banyak kegiatan di luar. Mereka hanya mengandalkan perubahan zonasi persebaran Covid-19 yang dikeluarkan satgas Covid-19 daerah. ”Itu juga tidak jelas kalau ada OTG atau tidak. Karena banyak kasus OTG tidak bisa dideteksi,” ungkap Ramli.
Sementara itu, di awal semester genap tahun ajaran 2020–2021, belum banyak madrasah yang memulai sekolah tatap muka. Meskipun pengelolaan madrasah berada di bawah Kemenag, pembelajaran tatap muka tetap harus merujuk pada keputusan pemerintah daerah setempat.
Data resmi Kemenag menyebutkan, hingga kemarin baru ada dua daerah yang memberikan izin pembelajaran tatap muka. Termasuk untuk madrasah. Yaitu, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Padang. ”Adapun yang lain, tampaknya, pimpinan daerahnya masih menunda PTM (pembelajaran tatap muka, Red) sampai kondisi memungkinkan,” jelas Kasubdit Kurikulum Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Ahmad Hidayatullah kemarin (4/1).
Ahmad menyatakan, dalam perkembangannya, madrasah yang benar-benar memulai tatap muka pada awal semester genap ini hanya sekitar 1.000 unit. Terkonsentrasi di Provinsi Aceh dan Kota Padang.
”(Menyusut, Red) karena kehati-hatian. Madrasah menghadapi pandemi yang cenderung meninggi,” ujarnya.
Sementara itu, hari pertama pembelajaran tatap muka di Kota Padang berlangsung dalam pemantauan satpol PP kemarin. Padang Ekspres melaporkan, personel Satpol PP Kota Padang mendatangi sekitar 67 sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Mereka memantau pelaksanaan sekolah tatap muka agar tetap berpatokan pada protokol kesehatan Covid-19.
Kepala Satpol PP Kota Padang Alfiadi menyatakan, pihaknya memeriksa fasilitas penunjang protokol kesehatan (prokes). Misalnya, pengecekan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, dan hand sanitizer. ”Personel satpol PP juga melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi agar tetap menerapkan prokes Covid-19 seperti menggunakan masker selama beraktivitas di lingkungan sekolah,” kata Alfiadi.
Berdasar pantauan, tidak ditemukan pelanggaran maupun kekurangan fasilitas penunjang prokes Covid-19 di sekolah-sekolah. ”Sejauh ini, pihak sekolah mematuhi prokes Covid-19. Jadi, bisa dikatakan secara umum berjalan aman dan lancar,” jelasnya.
Pemantauan akan terus dilakukan Satpol PP Kota Padang untuk memastikan keamanan seluruh siswa saat menghadiri PBM secara tatap muka di sekolah masing-masing. ”Kami juga mengimbau pihak sekolah agar serius dan disiplin menerapkan prokes sehingga upaya penekanan kasus Covid-19 bisa terwujud,” tegas Alfiadi. (jawapos)
