BOGOR – RADAR BOGOR, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR tingkat pusat sudah menyuarakan vaksinasi yang rencananya dilakukan Januari mendatang itu diberikan secara gratis.
Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menegaskan, bahwa pemerintah tak seharusnya memberikan pilihan kepada masyarakat.
Dimana ada dua opsi yang diberikan, apakah vaksin yang dibiayai oleh negara, dan vaksinasi secara mandiri yang harus dibayar sendiri oleh masyarakat.
“Kalau masyarakat diberi pilihan seperti itu dan harus bayar, akhirnya masyarakat lebih memilih tidak vaksin. Apalagi biaya vaksin konon katanya waktu itu Rp200 sampai Rp250 ribu. Satu vaksin, satu kali suntikkan. Sementara suntiknya dua kali,” kata Eddy pada radarbogor.id, Selasa (29/12/2020).
Oleh karena itu, kata Eddy, sekarang pemerintah melalui Presiden Jokowi sudah menegaskan untuk penggratisan vaksin. Ada yang justru harus diperhatikan. Eddy mengatakan pertama adalah keamanan vaksinnya.
Banyak masyarakat sekarang ini yang mengatakan dan mempertanyakan vaksin aman atau tidak. Lalu halal atau tidak. Sehingga saat ini vaksin perlu diberi stempel BPOM dan pemenuhan sertifikasi halal.
“Lalu ampuh atau tidak? saya disuntik kira-kira besok saya sudah bisa lebih kebal tidak terhadap serangan virus covid?. Dan juga mengenai bagaimana manajemen untuk distribusi dan pelaksanaan,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan pula, Eddy mengatakan bahwa vaksinasi akan dilakukan di puskesmas – puskesmas. Sehingga harus diperhatikan pula kondisi di puskesmas itu sendiri. Jangan sampai terjadi antrean dan perdebatan.
“Kalau 70 sampai dengan 80 persen masyarakat Indonesia belum menerima vaksin, jangan berharap kita bisa dengan tenang kembali kehidupan normal,” tukasnya. (dka)
