JAKARTA-RADAR BOGOR, Muhammadiyah secara kelembagaan tidak pernah memberikan instruksi apa pun kepada Abdul Mu’ti terkait dengan tawaran masuk Kabinet Indonesia Maju.
Langkah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu untuk menolak menjadi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan (Wamendikbud) merupakan keputusan pribadi.
“Ya, semua diserahkan kepada beliau pribadi,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam.
Nama Mu’ti ada dalam daftar nama dan undangan pelantikan di Istana Negara, Jakarta, kemarin (23/12). Namun, di detik-detik akhir, mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu mengundurkan diri sebagai calon pendamping Mendikbud Nadiem Makarim.
Ketika dihubungi Jawa Pos, Mu’ti menolak untuk berkomentar. Dia meminta Jawa Pos mengutip keterangan yang diunggahnya di Instagram.
Di Instagram pribadinya itu, Mu’ti menyatakan bahwa dirinya memang sempat bersedia untuk bergabung dalam kabinet. Bahkan, kesediaannya disampaikan saat dihubungi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim.
’’Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg (Pratikno) dan Mas Mendikbud (Nadiem Makarim), saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah,’’ ujar guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu dalam keterangan tertulis tersebut.
Namun, setelah mempertimbangkan berbagai hal dan mengukur diri, mantan sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah tersebut berubah pikiran.
Karena itu, dia memutuskan untuk membatalkan rencana bergabung dalam kabinet sebagai Wamendikbud. “Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” tuturnya.
Dadang menekankan, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terlibat dalam rencana penunjukan Mu’ti sebagai Wamendikbud. Jadi, Muhammadiyah menghormati apa pun keputusan Mu’ti. “Apalagi, beliau pribadi telah menjelaskan alasannya,” katanya.
Sejumlah tokoh Muhammadiyah beberapa kali ditunjuk untuk menduduki kursi menteri pendidikan. Tokoh terakhir dari organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu yang mengisi pos tersebut adalah Muhadjir Effendy –sekarang menjabat menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan– yang menjabat pada 27 Juli 2016 sampai 20 Oktober 2019.
Mu’ti berharap pilihan tersebut menjadi keputusan terbaik. Saat disinggung apakah ada alasan khusus lain yang menjadi pertimbangannya, mubalig kelahiran Kudus tersebut enggan menjawab.(jpg)
