25 radar bogor

Dua Tahun Ade Yasin-Iwan Setiawan, SKPD Kabupaten Bogor Dinilai Berjalan Sendiri-Sendiri

Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan usai dilantik di Bandung, Minggu (30/12/2018).
Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan usai dilantik di Bandung, Minggu (30/12/2018).

BOGOR-RADAR BOGOR, Kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan genap dua tahun pada 30 Desember 2020, mendatang.

Keduanya telah mengemban amanah warga masyarakat Bogor untuk memimpin dan membangun Kabupaten Bogor dengan program Pancakarsa sebagai tujuan yang ingin diwujudkan.

Namun, progres kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati perlu diukur melalui berbagai indikator pencapaian dan pelaksanaan implementasi program menuju terwujudnya nilai dan spirit Pancakarsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

Direktur Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan, visi Kabupaten Bogor itu termaju, nyaman, berkeadaban dan diturunkan dalam Pancakarsa.

“Tetapi, pencapaian visi dan misi seperti apa Covid-19 dijadikan alibi susah untuk mengukur ketercapaian sesuai visi dan misi,” ucapnya.

Yus-sapaanya menjelaskan, ketika menempatkan visi dan misi, seharusnya dibarengi dengan pola kinerja yang baru agar dapat sama-sama berlari.

“Tidak bisa menggunakan model kinerja yang jadul. Bogor termaju kan sudah ada ukuranya, nyaman juga sudah jelas ukuranya, tinggal berkeadaban ini sulit untuk diukur. Pancakarsa sangat kompleks,” katanya.

Untuk itu, harus ada model kinerja yang mensuport misi yang digagas kepala daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan, Yus menilai SKPD di Kabupaten Bogor berjalan sendiri-sendiri.

“Tidak ada koneksi yang kuat dengan visi misi. Sehingga akan menggambarkan realitas dari bawah kesenjangan ekspetasi masyarakat, dengan threatmen yang disampaikan pemerintah daerah,” katanya.

Pemerintah, kata dia, selalu menyampaikan sesuatu yang berhasil, sedangkan belum tentu masyarakat berpandangan demikian.

“Ada gap dimana masalahnya. Apakah masyarakat yang menuntut terlalu banyak, berekspetasi terlalu tinggi, atau memang kinerja pemerintah yang ukuranya administratif,” cetusnya. (ded)