25 radar bogor

Pemerintah Diminta Hati-hati Putuskan Kebijakan Libur Panjang

maCET: saat libur akhir pekan dan libur panjang, kemacetan di Jalur Puncak selalu terjadi. sofyansyah raDar Bogor
Ilustrasi: Saat libur akhir pekan dan libur panjang, kemacetan di Jalur Puncak selalu terjadi. Sofyansyah Radar Bogor

JAKARTA-RADAR BOGOR, Wacana libur panjang akhir tahun sedang digodok pemerintah. Berdasarkan pengalaman libur panjang 28 Oktober-1 November lalu, terjadi lonjakan kasus harian Covid-19 yang dicatat oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal libur panjang akhir tahun. Pemerintah juga diminta memikirkan langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 jika diputuskan ada libur panjang.

“Setiap keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pastikan segala sesuatunya sudah dipikirkan langkah antisipasi dampaknya. Libur panjang akan membuat masyarakat melakukan mobilitas antardaerah untuk tujuan silaturahim keluarga atau wisata. Kita tidak ingin hal ini justru memicu lonjakan kasus,” ujar Netty beberapa waktu lalu.

Netty meminta pemerintah agar melakukan penelusuran terkait lonjakan kasus pada masa liburan agar penyebabnya dapat diketahui secara menyeluruh.

“Perlu ditelusuri apa penyebab lonjakan kasus pada masa libur panjang tersebut? Apakah akibat mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar daerah dan ke tempat wisata? Atau terjadinya lonjakan kasus seiring dengan adanya penambahan jumlah testing yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Netty juga berharap pemerintah punya skema antisipasi dan semakin mengetatkan pengawasan protokol kesehatan jika memang wacana libur panjang akhir tahun direalisasikan.

Menurutnya, harus ada ketegasan dalam pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang diperkirakan ramai dikunjungi, seperti rest area, hotel dan tempat wisata.

“Buat juknis prokes yang jelas di tempat-tempat tersebut. Harus ada sanksi yang tegas ke pengelola jika mereka melanggar prokes. Kita tidak boleh ambil risiko dengan membiarkan pelanggaran protokol kesehatan,” katanya.

Terakhir, Netty berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan pada saat libur panjang akhir tahun 2020.

“Lakukan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan testing dan tracking. Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya. Pastikan sarana prasarana protokol kesehatan seperti masker, alat cuci tangan dan penanda jarak tersedia dan mudah diakses” pungkasnya.(jpc)