BOGOR – RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor, Bima Arya merespons rencana kebijakan yang diambil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk memberhentikan kepala daerah jika tak mampu mengendalikan protokol kesehatan.
Menurut Bima, kepala daerah tak bisa begitu saja diberhentikan. Meski dalam rencana undang – undang itu, mengatur apabila kepala daerah tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau melanggar undang – undang, ada jalan untuk diberhentikan.
“Tapi itu prosesnya cukup panjang dan harus ada pembuktian. Kenapa? Agar tidak ada politisasi. Jadi tidak seperti di zaman dulu misalnya ketika kepala daerah ditunjuk langsung bisa dicopot, sekarang kan tidak,” kata Bima pada radarbogor.id, di Balaikota, Kamis (19/11/2020).
Artinya, kata Bima, dirinya melihat bahwa kepala daerah bertugas untuk melindungi dan menjamin ketertiban seluruh warga. Namun, harus dibedakan ketika dianggap melanggar protokol kesehatan itu.
Alasannya kemudian tak bisa disimpulkan begitu saja. Karena kinerja kepala daerah bisa diadili ketika Pemilhan Umum (Pemilu) dan sanksi sosial kinerja.
“Tapi kalau ada perbuatan kriminal ada undang-undang yang dilanggar itu boleh diberhentikan, itulah yang harus dibuktikan. Jadi tidak begitu saja tiba-tiba karena ada kerumunan dibiarkan dan diberhentikan kan gak bisa,” ketusnya.
Dengan begitu, harus didalami kenapa kerumunan itu terjadi dan apa motifnya. Serta apa langkah kepala daerah.
“Misalnya sekarang akan ada demo, saya berikan surat untuk tidak demo. Ini ikhtiar kita, tapi kalau mereka tetap demo apa saya harus dicopot? Kan enggak,” sambungnya.
“Jadi saya lihat itikadnya baik ya pak Menteri, tapi harus hati-hati, tidak bisa semudah itu,” ungkapnya.
Jika bicara soal Covid-nya saja, menurut Bima sejauh ini koordinasi antar daerah dan pusat sudah berjalan baik. Akan tetapi, ketika dicampur aduk dengan urusan politik membuat situasinya berbeda.
Kebijakan Tito ini kemudian muncul setelah ramai fenomena kepulangan Rizieq Shihab. Dimana didalamnya terdapat gejolak dan muatan politik yang sangat kuat.
“Kepala daerah tidak boleh menentukan sesuatu melangkah kearah politik, itu tidak. Prespektif kita adalah kesehatan, itu tindakan kita apapun alasannya ya kita ikhtiar maksimal agar tidak terjadi kerumunan, itu saja,” jelasnya.
“Saya wanti-wanti jangan sampai kebijakan sanksi pemberhentian (kepala daerah) itu ada muatan politik,” tutupnya. (dka)