SUKAMAKMUR – RADAR BOGOR, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, Pemkab Bogor menginginkan keterlibatan pihak swasta dalam membantu membuka jalan Poros Tengah Timur atau dikenal Puncak Dua.
“Kita ingin swasta berpartisipasi. Keterlibatan PT Prolindo Hutama Karya dengan menghibahkan lahan paling luas dan lebar, sangat kami apresiasi,”kata Burhanudin kepada wartawan.
Merespon apresiasi Sekda Burhanudin, Koperasi Bogor Bumi Sunda (BBS) kemudian menawarkan diri untuk berkontribusi aktif dalam membuka jalan Poros Tengah Timur di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
Pembukaan akses jalan ini melintasi 5 desa yaitu Desa Cibadak, Desa Sukamakmur, Desa Sukamulya, Desa Sirnajaya dan Desa Wargajaya. Jalur baru ini akan menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Cipanas, Kabupaten Cianjur.
Terpisah, Wakil Ketua Koperasi BBS Moh Gunawan menyatakan, pembangunan jalur alternatif itu memang diperlukan untuk memecah kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak yang kian parah akibat ruas jalan yang tidak lagi menampung volume kendaraan.
“Dengan dibukanya jalan itu, selain mempermudah akses masyarakat guna mendongkrak perekonomian warga juga akan mendorong geliat perekonomian saat pandemi Covid-19,” ucapnya kepada wartawan Senin (16/11/2020).
Demi terwujudnya jalan tersebut, para pengusaha dan warga dilintasan jalan tersebut diharapkan dengan sukarela menghibahkan tanahnya kepada Pemkab Bogor yang sudah dilaksanakan pembukaan awal jalan itu melalui Program Karya Bakti TNI Skala Besar Kodim 0621 Kabupaten Bogor tahun 2020.
“Maka koperasi BBS merasa perlu untuk secara nyata ikut bersama-sama dengan Pemkab Bogor dan Kodim Kabupaten Bogor, berkontribusi mewujudkan program melanjutkan pembukaan jalan tersebut sampai perbatasan Cianjur tanpa harus menggunakan anggaran negara,”ungkapnya.
Gunawan menegaskan, pembangunan jalan tersebut sangat memungkinkan dibuka dengan pelibatan pihak swasta.
“Sebab kami sudah memperhitungkan bahwa dari azas kemanfaatan material sisa dari pekerjaan penyiapan pembukaan jalan tersebut, kecenderungan kemanfaatan itu cukup untuk membiayai. Intinya, jalan yang akan jadi anti buka tutup Puncak itu optimis akan terwujud,” tegasnya.
Ia menambahkan, ekses pembukaan jalan ini secara otomatis berdampak ke petani garapan. Untuk itu, pembayaran kompensasi bagi para petani penggarap menjadi perhatian serius pihaknya.
Tidak hanya itu, kompensasi bagi bangunan milik warga yang terkena proyek akan diinventarisasi secara bersama oleh aparat Pemkab Bogor.
Dampak lainnya terkait kecenderungan resiko longsor dari tebing-tebing tinggi, agar tidak beresiko saat bekerja dan atau pasca pekerjaan selesai juga menjadi skala prioritas. Keseluruhan sumber dananya berasal dari tata kelola yang dilakukan oleh koperasi BBS.
“Kami sudah mempersiapkan diri untuk mengerjakannya sesuai dengan lingkup pekerjaan penyiapan lahan jalan yang ditentukan oleh Pemkab Bogor, dengan tetap mengedepankan kerjasama yang dinamis dengan masyarakat, BUMD aparat pemerintah dan lainnya sehingga dicapai target seperti perencanaan Pemkab Bogor,” jelas Mantan Pemimpin Redaksi Menit TV asuhan Oesman Sapta Odang itu.(cok)