JAKARTA-RADAR BOGOR, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk lebih fokus dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Pasalnya, Indonesia resmi masuk ke dalam jurang resesi setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus di angka -3,49 persen.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/11/2020) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III – 2020 berada di angka minus 3,49 persen.
Sebelumnya, pada Rabu, (5/8/2020) BPS juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II – 2020 terkontraksi hingga minus 5,32 persen.
Syarief Hasan juga menyebutkan, kondisi resesi ini merupakan kali pertama terjadi sejak reformasi Indonesia pada 1998/1999 silam.
“Masuknya Indonesia ke dalam jurang resesi menunjukkan kurang efektifnya berbagai langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah di masa Pandemi Covid-19,” ungkap Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia.
Apalagi, sektor-sektor yang paling anjlok pertumbuhannya adalah sektor yang banyak berhubungan dengan investasi, seperti industri alat angkutan (-29,98 persen), industri mesin dan perlengkapan (-10,76 persen), indutri karet dan plastik (-9,61 persen), industri tekstil (-9,32 persen), industri batu bara dan migas (-7,17 persen), hingga industri barang logam (-6,86 persen).
Ia menilai, anjloknya industri padat modal ini dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia. Sebab, resesi ini akan membuat investor berpikir kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Industri yang menjadi tujuan investasi mengalami kontraksi pertumbuhan,” ungkap Syarief Hasan.
Diketahui, sebelumnya Syarief Hasan juga telah mengingatkan kepada pemerintah terkait potensi terjadinya resesi.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat telah mengingatkan potensi resesi dan dampak buruknya. Namun, langkah pemerintah harus lebih fokus dalam mencegah dan mengatasi masalah ekonomi akan teruji pada Q1V/ 2020. Apakah hypotesa Pemerintah bahwa untuk memulihkan ekonomi adalah dengan Omnibus law,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarief Hasan juga menyayangkan kinerja para menteri yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai tupoksinya. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan agar kondisi ini tidak berlanjut di tahun 2021.
“Sangat berbahaya jika kondisi ini terus berlanjut di tahun 2021 karena akan semakin memperbesar dampak buruk resesi, dimana angka PHK akan semakin besar sehingga berimbas pada angka pengangguran dan bahkan kemiskinan,” pungkasnya. (jpg)