JAKARTA-RADAR BOGOR, Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih diberi kesempatan oleh pemerintah, untuk mendaftar bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sebesar Rp 2,4 juta.
Bagi UMKM yang ingin mendapat bantuan tersebut sebaiknya memperhatikan sejumlah ketentuan yang berlaku supaya tidak gagal. Apa saja?
Mengutip laman resmi depkop.go.id, syarat yang harus dibawa untuk pendaftaran yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon.
Pada saat proses pendaftaran pastikan data yang menjadi persyaratan itu valid. Selain itu pastikan seluruh data terisi. Sebab sistem akan menolak jika data tidak valid dan ada yang kosong.
BLT UMKM Tahap II hanya bisa diperoleh pengusaha jika diusulkan:
Tidak semua pelaku UMKM bisa mendapat bantuan tersebut. Syaratnya, pelaku UMKM tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan, pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul.
Tak hanya itu, pengusaha mikro juga bukan berasal dari anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri ataupun pegawai BUMN/BUMD. Bagi pelaku UMKM yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).
Cara cek penerima bantuan bisa dilakukan lewat bank yang ditunjuk. Salah satunya bisa melalui laman, eform.bri.co.id/bpum.
Caranya dengan memasukkan NIK KTP di formulir tersebut serta jangan lupa memasukkan kode verifikasi. Pemeriksaan secara online ini bertujuan agar orang tak perlu lagi datang ke kantor cabang bank.
Dari informasi tersebut, jika masyarakat mendapatkan BLT UMKM ini maka akan muncul tulisan “Nomor eKTP terdaftar sebagai penerima BPUM…. dengan nomor rekening…. Untuk verifikasi dan pencairan hubungi BRI terdekat dengan membawa eKTP.”
Sedangkan jika belum mendapatkan BLT UMKM maka akan muncul tulisan “Nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM” tulis pengumuman tersebut. (dtk/ysp)