Menurut Slamet, Nadiem mulanya akan menghapus UN pada 2021. Namun, karena pandemi Covid-19, rencana tersebut terealisasi setahun lebih awal.
Slamet menilai, Nadiem sudah mengambil kebijakan yang tanggap. Sebab, dengan dihapusnya UN saat pandemi, dapat menghilangkan beban psikologi terhadap guru dan siswa.
Penghapusan UN juga mengurangi biaya yang mesti dikeluarkan pemerintah, sekolah, maupun orang tua murid.
Sebagai pengganti Ujian Nasional, Nadiem mencanangkan asesmen kompetensi minimum. Kebijakan ini, kata Slamet, juga sejalan dengan usulan FSGI.
“Kebijakan asesmen nasional kami nilai sesuai amanat UU sisdiknas, sebagai evaluasi, sebagai pemetaan untuk perbaikan pendidikan tahun berikutnya,” ujarnya. (*/ran)
