CISARUA-RADAR BOGOR, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta melakukan pembahasan APBD-P di luar wilayah ibu kota, yaitu di Hotel Grand Cempaka, Cipayung, Kabupaten Bogor, pada Kamis (22/10/2020).
Pertemuan ini dihadiri oleh kurang lebih 800 orang yang terdiri anggota DPRD DKI Jakarta dan Pejabat dan Staf Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu mendapatkan kritikan dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL). Direktur Kopel, Anwar Razak mengatakan, KOPEL melihat ini sebagai praktek yang tidak selayaknya dilakukan karena, pertama pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah DKI Jakarta bila tidak memungkinkan dilakukan di Kantor DPRD.
Hal ini sangat terkait dengan partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Jakarta yang seharusnya diberikan seluas-luasnya.
Justru dengan melakukan pembahasan anggaran di luar wilayah DKI Jakarta menguatkan kecurigaan adanya permainan anggaran yang sedang disembunyikan dari masyarakat Jakarta.
Kedua masa pandemi Covid-19 belum berakhir dimana Jakarta dan Bogor masih dalan zona merah yang tidak seharusnya kegiatan mengumpulkan banyak orang dilakukan.
Selain praktek yang tidak konsisten, juga ini merupakan kegiatan yang membuat buruk kredibilitas DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan covid-19.
