“Akibat ketidakjelasan tersebut, kita tidak pasti kapan terminasi pandemi. Beban ekonomi juga semakin berat jika berlarut-larut. Instruksi dan harapan Presiden pun kepada jajarannya selalu meleset,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.
Menurutnya, kondisi pandemi yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan kondisi ekonomi nasional yang makin sulit. Kebijakan PSBB yang tidak konsisten, gonta-ganti leading actor dan sector dalam manjemen covid, hingga realisasi stimulus ekonomi yang berjalan sangat lambat.
“Ini semua menunjukkan ketidakberesan dalam manajemen dan kepemimpinan pemerintah di tengah krisis,” imbuhnya.
Dalam catatan resmi dan evaluasi sejumlah lembaga riset ekonomi yang kredibel, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 sampai dengan 14 Oktober 2020 baru mencapai angka Rp344,11 triliun atau 49,5 persen dari pagu Rp 695,2 triliun.
Kinerja Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak optimal. Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam tiga bulan kedepan.
“Pemerintah perlu mengevaluasi program-program perlindungan sosial, khususnya kartu pra kerja. kartu prakerja sebaiknya dirombak total jadi bantuan sosial khusus pada korban PHK jadi sangat spesifik by name by addres. Datanya sudah tersedia di BPJamsostek dan bisa diverifikasi di perusahaan yang melakukan PHK,” ujarnya.
