Meski demikian, Burhan memastikan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPPAS) tahun anggaran 2021 tak terganggu dengan kekosongan pejabat tersebut.
“Tidak terhambat Alhamdulillah lancar saja. Kita berhenti (ditunda) itu karena ada surat edaran dari Kemendagri,” katanya.
Kabar beredar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya bakal mengisi kekosongan BPKAD sekaligus melantik empat pejabat yang lolos open biding. (ded)
