PKL Malabar Bakal Ditata, Pedagang ‘Ngadu’ ke Jokowi

BOGOR-RADAR BOGOR, Pedagang Kaki Lima (PKL) sepanjang Jalan Malabar, Kecamatan Bogor Tengah, akan ditata oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, November ini.

​Kabarnya, ada 100 lebih pedagang akan direlokasi sementara untuk membantu proses pembersihan drainase dan pedestrian di kawasan itu.

Pasalnya, sekarang ini tak sedikit pedagang yang berjualan di atas trotoar dan mengganggu saluran air. Camat Bogor Tengah, Abdul Wahid mengaku, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan para pedagang. Dari mediasi itu dihasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Mereka siap untuk direlokasi, sudah clear. Dari 103 PKL itu sudah siap direlokasi ke Taman Jalan Malabar atau Taman Tuyul. Di sana kita jadikan sentra kuliner, jadi semua pedagang akan ada di situ nanti,” kata Wahid pada Radar Bogor, kemarin.

Untuk kemudian, rencana sentra kuliner Jalan Malabar itu akan bekerjasama dengan CSR dari salah satu perusahaan swasta.

Bahkan sebelum rencana kerjasama itu, para anggota dewan dari Komisi II DPRD Kota Bogor sudah mendatangi lokasi dan berdialog langsung dengan para pedagang.

Wahid meyakini, tidak ada satupun penolakan dari para pedagang. Hanya saja, yang sekarang menjadi permasalahannya adalah, soal saluran air atau drainase yang sering tersumbat saat hujan deras melanda. Sehingga menyebabkan genangam air cukup tinggi.

“Di dalam surat pernyataan dengan pedagang, pada 1 November nanti mereka akan membongkar sendiri. Pindah ke Taman Tuyul sementara. Sekarang sedang kita coba penataannya seperti apa di sana,” terangnya.

Sedangkan untuk pembangunan dari CSR, Wahid mengaku pembangunan baru akan dimulai awal tahun depan. Meskipun saat ini, pihak swasta itu sudah melakukan rangkaian menuju pembangunan. Seperi pengukuran dan pengecekan langsung di lapangan.

Sekedar diketahui bahwa luasan Taman Tuyul sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.500 meter lebih. Wahid meyakini lahan tersebut bisa menampung 100 pedagang. Dengan semua booth yang disamakan. Hanya saja, pedagang tidak berdampingan melainkan mengikuti kontur di taman tersebut.

Dalam proses relokasi sementara ini, sebelum dibangun dari CSR, pedagang yang tidak tertampung di taman akan dipindahkan sementara di empat bangunan milik pemerintah kota. Hal itu mesti dilakukan agar proses normalisasi saluran air tidak terganggu. “Bukan berarti tidak boleh berjualan, tapi kita lokalisir,” tutupnya.

Wacana relokasi pedagang Malabar ini juga sempat jadi bahan perbincangan beberapa hari ke belakang. Bukan hanya di tataran Pemkot Bogor, namun sampai ke Istana Kepresidenan Bogor. Di mana saat itu, Presiden Joko Widodo mengundang para pedagang ke istana.

“Pak sekarang ini kan sedang pandemi, sedangkan kan di sepanjang Malabar itu mau dibongkar awal November sekarang pak. Jadi gimana kalau lagi pandemi gini,” kata salah satu pedagang Malabar saat diundang ke Istana Bogor beberapa waktu lalu.

“Dibongkar? Itu dari pemerintah kota nanti saya tanyakan, dicatat pak Menteri,” jawab Presiden Jokowi kepada salah satu menteri yang mendampinginya saat itu. (dka/c)