CIBINONG – RADAR BOGOR, Bantuan sosial (bansos) bupati tahap ketiga, bakal kembali mulur hingga awal Oktober mendatang.
Kepala Perum Bulog Sub Divre Cianjur, Rahmatulah tak menampik jika kemungkinan penyaluran bantuan bupati tahap ketiga itu bakal mundur hingga awal Oktober.
Alasannya, pihak Bulog sebagai penyedia beras itu masih harus melengkapi unsur administrasi dan legalitas Perjanjian Keja Sama (PKS) dengan Pemkab Bogor.
“Hari ini kami baru ada rapat pembahasan PKS tahap ketiga. Kayaknya memang paling cepat awal Oktober. Sebenarnya tidak telat, karena ini kan kita harus lengkapi semua, apakah adendumnya ditambahkan atau bagaimana. Jangan sampai tidak ada dasarnya,” ungkap Rahmat kepada Radar Bogor, Rabu (23/9/2020).
Kendati demikian, ia menegaskan, Bulog pada prinsipnya sudah menyiapkan stok beras yang memadai. Apalagi, Bulog mengklaim tak mendapatkan laporan keluhan dari penyaluran tahap kedua. Rahmat menganggap, kualitas dan kuantitas bansos tahap kedua sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
“Evaluasinya mungkin cuma soal pendistribusiannya saja. Mungkin nanti armada bisa ditambah dari non TNI-Polri agar support juga, misal dari SKPD. Ditambah lagi, kita juga antisipasi memasuki musim hujan, perlu truk yang bisa mlindungi barang. Minimal dipasangi terpal,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim juga sangat menyayangkan mulurnya kembali penyaluran bansos bupati itu.
Menurutnya, penyaluran bansos yang tersendat menjadi kendala yang terus berulang selama penangana pandemi Covid-19. Bahkan, ia menyebutkan, serapan anggaran terhadap bansos itu juga belum maksimal. Baru sekitar 50 persen.
“Pembayarannya juga apakah sudah beres apa belum, kita tidak tahu. Sementara yang (tahap) ketiga belum ada. Pergeseran anggaran juga kita dapat pemberitahuan bahwa sudah masuk parsial keempat. Pergeseran-pergeserab itu yang kadang kita juga belum banyak diberitahu,” bebernya.
Ia berharap, bantuan berupa beras untuk kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi itu secepatnya disalurkan. Tersisa, 6.000 ton untuk 200.000 rumah tangga miskin.
Jumlah itu, tentu akan menyumbangkan serapan yang besar jika bisa dirampungkan secepatnya. Bansos tiga tahap itu, justru butuh waktu 7-8 bulan penyaluran.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan juga mengatakan, tak ada kelanjutan dari bansos tersebut untuk pergeseran APBD berikutnya. Menurutnya, anggaran untuk bansos itu akan dialihkan dalam wujud lain penanganan Covid-19.
Misalnya, pemulihan ekonomi atau memaksimalkan implikasi untuk dunia pendidikan di Kabupaten Bogor. (mam)