Perintah presiden diberikan pada Senin (14/9/2020). Rapat koordinasi telah dilakukan bersama kepala daerah serta pimpinan TNI-Polri di sembilan provinsi tersebut.
”Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu harus bisa mencapai tiga sasaran, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate,” jelas Luhut.
Untuk mencapai tiga sasaran itu, pihaknya menyusun tiga strategi. Pertama, operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan.
Kedua, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate. Ketiga, penanganan secara spesifik klaster-klaster penularan di setiap provinsi.
”Sebab, kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, mau PSBB sampai sepuluh kali pun, kondisi tidak akan segera membaik,” tutur Luhut kepada para kepala daerah serta pimpinan TNI-Polri dari sembilan provinsi.
Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan para kepala daerah akan perlunya perubahan peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), atau peraturan wali kota (perwali) menjadi peraturan daerah (perda). Dengan begitu, polisi dapat menerapkan aturan pidana saat operasi yustisi.
