Sementara tugas Menkes Terawan adalah untuk memastikan rumah sakit tetap ada. Kemudian ketersediaan obat-obatan dan juga yang lainnya. Tentunya nantinya Luhut berkoordinasi dengan Menkes Terawan Agus Putranto.
”Pak Menkes tentu saja untuk SDM, rumah sakit, alat kesehatan, kemudian obat-obatan. Tapi untuk policy di delapan provinsi ini Pak Luhut yang ditugaskan dan dikoordinasikan dengan Pak Menkes,” ungkapnya.
Dalam penugasan ini, Luhut dan Doni Monardo hanya akan mengawal delapan provinsi. Sementara provinsi lainnnya di serahkan ke Ketua Komite yang juga Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto.
“Untuk 8 provinsi ke Pak Luhut. Sementara Kominte ada 37 provinsi. Jadi saya kira tidak ada masalah 8 provinsi itu berkoordinasi dengan Pak Luhut. Sisanya di bawah komite,” ungkapnya.
Adapin Komiter Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Kemudian di bawahnya ada enam wakil ketua komite yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kemudian Ketua Pelaksana Komite Kebijakan adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Di bawah pelaksananya ada Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.
Nantinya jika kepala daerah ingin memberlakukan PSBB ataupun kebijakan lainnya yang berhubungan dengan virus Korona ini. Maka para kepala daerah bisa melaporkannya kepada Ketua Komite Airlangga Hartarto ataupun ke Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Erick Thohir. “Kalau yang 8 provinsi ke Pak Luhut, di luar itu tentu saja dengan Pak Erick dan Pak Airlangga,” pungkasnya.(jpc)
