Sempat Terkendala, Serapan Covid-19 Kabupaten Bogor Baru 40 Persen

Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Wakil Bupati, Iwan Setiawan.

CIBINONG-RADAR BOGOR, Pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran Covid-19, masih belum terserap maksimal.

Anggaran yang sempat mengalami refocussing di masa awal pandemi itu baru terserap sekitar 40 persen.
Hal tersebut, diungkapkan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Menurut dia, serapan anggaran dari Belanja Tak Terduga (BTT) sempat terkendala. Salah satu alokasi paling banyak dikucurkan untuk bantuan sosial (bansos).

Sementara, kata Iwan, bulan ini penyaluran bansos baru sampai ke tahap kedua.

“Kalau (dana) Covid-19 kemarin kan besarnya di (bidang sosial) bansos yang sampai Rp189 miliar itu dan sudah dua tahap yang terbelanjakan. Tersisa tahap ketiga, yang mungkin akan sampai sebulan lagi,” ungkapnya kepada Radar Bogor, Jumat (11/9/2020).

Selain itu, tambah Iwan, masih ada lagi yang belum banyak direalisasikan semisal di bidang kesehatan, bantuan atau stimulan paramedis.

Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Wakil Bupati, Iwan Setiawan.

Ditambah lagi, alat pembangunan pendukung kesehatan di Kabupaten Bogor juga masih proses.

Kendati demikian, ia optimis pemkab bisa mendongkrak serapan itu dalam waktu dua minggu ke depan. Ia memperkirakan, serapan bisa naik menjadi di angka 50 persen.

Apalagi, kelanjutan PSBB juga menjadi celah bagi tim Gugus Tugas untuk memaksimalkan realisasi anggaran yang memang dipersiapkan untuk penanganan Covid-19.

Riak-riak yang selama ini muncul untuk meminta transparansi dana dianggapnya hal yang wajar. Pihaknya takkan berkelit dan siap menunjukkan semua penggunaan BTT tersebut.

“Kami siap kasih lihat ke masyarakat, karena kenyataannya memang seperti ini (serapannya),” tegasnya.

Kantor Dinas Kesehatan maupun DPRD Kabupaten Bogor, bahkan sempat digeruduk sejumlah demonstran dalam beberapa waktu terakhir.

Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Wakil Bupati, Iwan Setiawan.

Mereka meminta transparansi dana Covid-19 yang sempat direalokasi pada awal pandemi.

Salah satunya, Ketua PC PMII Kabupaten Bogor, Imam Shodiqul Wadi yang menganggap selama ini tidak ada kejelasan penggunaan dana yang menyentuh angka ratusan miliar itu.

Hal itu, tentu berpotensi diselewengkan selama masa penanganan Covid-19 berlangsung di Kabupaten Bogor. (mam/c)