JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menganggap rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi terhadap ulama hanya membuat kegaduhan saja. Pemerintah hendaknya tak terlalu ikut campur dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia.
“Pemerintah terlalu campur tangan dalam urusan ini, hingga mau ikut serta menentukan isi dan menerbitkan sertifikat bagi ulama. Hal ini bisa disalahpahami, karena pemerintah dianggap terlalu mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negaranya,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (10/9/2020).
Intervensi pemerintah itu, kata Jazuli, tentu saja akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara ini.
Meskipun, secara substansi sebenarnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah adalah satu hal yang baik dan mutlak dilakukan oleh siapapun terutama para pendakwah agama.
“Hal ini penting agar para pendakwah dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama kepada umat dalam dunia yang terus berkembang,” ujarnya.
Menurut Jazuli, kekhawatiran itu bukan tanpa alasan mengingat presedennya pernah terjadi pada masa lalu dimana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama dan hal itu sangat kontraproduktif. Karena itu sudah betul jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan sikap monolak rencana Kementerian Agama tersebut.
