CIBINONG – RADAR BOGOR, Para orang tua di Kabupaten Bogor, masih harus bersabar mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah selama pandemi. Pasalnya, zona oranye masih belum diperbolehkan menggelar sistem pembelajaran tatap muka.
Metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih akan menjadi alternatif bagi siswa-siswa di Kabupaten Bogor. Ditambah, PSBB juga berpeluang kembali diperpanjang.
Lantaran mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat (Jabar) tentang perpanjangan kelima pemberlakuan PSBB secara proporsional di wilayah Bodebek, Selasa (1/9/2020).
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, kondisi itu akan berimbas pada sistem pembelajaran daring lebih lama. Sistem zona juga ditentukan langsung oleh pusat. Oleh karena itu, beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor yang berstatus zona hijau juga tetap menerapkan pembelajaran daring.
“Sekarang kan situasi memang mendesak, kita meminta kepada lembaga yang mampu atau lembaga kalau bisa membuka akses (internet) yang ada di sekitar dia. Tanpa diminta pun harusnya melihat ini sebagai empati pendidikan, untuk membantu belajar (daring) bagi mereka yang punya permasalahan dengan kuota. Pendidikan bukan tanggung jawab pemda saja, tetapi seluruh warga juga,” ungkapnya, kemarin.
Pemkab Bogor siap mengajukan pemasangan wifi gratis di 11 kecamatan lewat APBD Perubahan. Menurut Iwan, hal itu sudah diusulkan dan masih menunggu persetujuan lebih lanjut.
“Ada. Ada (anggarannya), nanti semisal pemasangan wifi sementara ini di masjid terserah camatnya bagaimana setelah kita berikan anggarannya. Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini tidak dicoret karena itu juga jadi salah satu jawaban membuka akses (pembelajaran daring),” papar politikus Gerindra ini.
Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Entis Sutisna pun membenarkan, anggaran itu masih sedang dikaji. Ia hanya memastikan, anggaran itu akan tercantum dalam APBD-P. Berbeda dengan anggaran penanganan Covid-19 yang telah dipatok oleh pemkab Bogor.
“Belum (spesifik rincian kecamatannya) karena baru dimasukkan di BPKAD untuk disampaikan bentuknya. Masih disepakati dananya yang dimaksud apakah jaringan itu router-router (alat pemasangan wifi) atau akan diberikan kuota. Masih dibicarakan,” jelas mantan Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini.
Hanya saja, kata Entis, ia mendapatkan bocoran terkait pengusulan anggaran per kecamatan Rp25 juta untuk jaringan yang langsung dipasang. “Tetapi kalau pulsa, mungkin per tahun,” tambahnya. (mam/c)