BOGOR-RADAR BOGOR, Rencana pemindahan balaikota ke wilayah Bogor Timur, makin serius dibahas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Bahkan, Pemkot sudah membentuk tim khusus untuk mengurusi niat membuat pusat pemerintahan baru itu. Ada beberapa instansi sektoral yang masuk di tim tersebut.
Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengemukakan, tim itu terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumkim, dan Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dedie menegaskan, tujuan awal perpindahan pusat pemerintahan itu karena Pemkot perlu mengantisipasi perkembangan Kota Bogor kedepan. Dan merancang konsep pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien dalam satu area.
“Diluar itu, ada kebutuhan – kebutuhan lain yang perlu diakomodir. Seperti kebutuhan kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) LPTQ, BNN Kota, KPIA, Parpol dan lain – lain,” terangnya.
Sambung Dedie, agar semua kebutuhan itu terakomodir dengan baik, mesti ada perencanaan yang komprehensif dan matang. Salah satunya penyiapan lahan, anggaran serta perancangan yang sesuai kebutuhan.
“Untuk lahan sedang diproses dari permohonan penghibahan lahan milik Pemerintah Pusat, yang saat ini masih dianalisis di Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” sambungnya.
Dedie mengaku, saat ini konsep perpindahan pusat pemerintah sudah masuk kedalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Sementara untuk pendanaannya, Pemkot sedang meminta arahan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar diakomodir.
Diakomodir dari program pembangunan infrastruktur dalam koridor Pemulihan Ekonomi National paska pandemi Covid-19. “Kalaupun belum dapat lampu hijau dari sumber – sumber tersebut, tentu Pemkot tetap harus membuat langkah agar persiapan – persiapan dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan,” tutupnya.(dka/c)