CIBINONG – RADAR BOGOR, Bogor Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Dengan demikian, sinyal untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bogor itu semakin terang.
Hal itu terungkap dalam kunjungan Komisi I DPRD Jawa Barat di Kabupaten Bogor, Rabu (26/8/2020). Kali ini, pemkab Bogor diminta untuk segera membuka moratorium pemekaran wilayah. Itu untuk mempercepat kesempatan pemekaran wilayah yang berdampak luas kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat, Sadar Muslihat mengakui, potensi sumber daya manusia dan ekonomi di kawasan Bogor Barat sangat luar biasa. Tak heran, mereka langsung meminta agar moratorium segera dibuka.
Ia membandingkan, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit dan areanya kecil, namun suntikan APBD-nya tinggi.
“Biar seimbang, Jawa Barat harus memiliki 40-42 kabupaten dan kota,” imbuhnya, usai pertemuan di Ruang Setda, Rabu (26/8/2020).
Pemekaran wilayah itu juga telah mendapatkan restu dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Suntikan pemerintah pusat terhadap APBD tentu akan mengalami peningkatan.
Hanya saja, untuk kandidat ibukota Kabupaten Bogor Barat belum diputuskan. Pihaknya dan pemkab Bogor masih akan melakukan kajian.
“Usulan Bupati Bogor Ade Yasin agar Kecamatan Rumpin dikaji menjadi calon ibu kota dari Kabupaten Bogor Barat itu bisa dilakukan. Nanti tim independen pemerintah pusat yang akan meninjau agar hasil kajian benar-benar objektif,” imbuhnya.
Bupati Bogor, Ade Yasin beralasan, kanididat terkuat Rumpin menjadi ibukota Bogor Barat karena lokasinya yang dinilai aman dari potensi bencana alam.
Ditambah lagi, banyak investasi yang bisa berjalan di daerah perbatasan itu. Buktinya, kata Ade, sudah banyak investor yang menanamkan modalnya di salah satu kecamatan itu.
“Bagi saya, Kecamatan Rumpin itu juga letaknya strategis. Dimana dekat dengan bandara, dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, termasuk wilayah provinsi Jawa Barat sendiri, ” ungkap Ketua DPW PPP Jawa Barat ini.
Tak tanggung-tanggung, pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran Rp75 miliar untuk persiapan selama 3 tahun. Setiap tahun mengantongi anggaran Rp25 miliar. Potensi pendapatan daerah di Bogor Barat juga sangat besar.
“Anggaran Rp75 miliar tersebut agar kapan pun moratorium pemekaran wilayah dibuka oleh pemerintah pusat, maka kita sudah siap sehingga Bogor Barat lekas menjadi kabupaten baru,” jelasnya.
Ketua Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) Yana Nurheryana mengatakan, review ibukota calon Kabupaten Bogor Barat punya mekanismenya tersendiri.
Calon ibukota sebelumnya, Kecamatan Cigudeg sudah melewati kajian dari dari ITB dan memang dianggap layak menjadi calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat. (mam)